Sabtu, 20 Oktober 2018 20:12 WITA

5 Argumentasi yang Bikin BPP Prabowo-Sandi Yakin Ahmad Dhani Tak Bisa Dihukum

Editor: Abu Asyraf
5 Argumentasi yang Bikin BPP Prabowo-Sandi Yakin Ahmad Dhani Tak Bisa Dihukum
Ahmad Dhani

RAKYATKU.COM - Polisi telah menetapkan Ahmad Dhani sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Namun, Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yakin politikus itu Gerindra itu tak bisa dihukum.

Wakil Ketua BPP Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Jawa Timur, Renville Antonio mengatakan, setidaknya ada lima alasan mengapa Ahmad Dhani tidak layak dijadikan tersangka.

Menurut Renville, dalam video tersebut, pihaknya tak menemukan ada unsur tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan Dhani.

Sebelumnya Polda Jawa Timur telah menetapkan Ahmad Dhani sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik pada Kamis (18/10/2018). Dhani dianggap melanggar hukum sebab telah melontarkan kata "idiot" dalam video yang diunggahnya di media sosial.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, status tersangka ini ditetapakan usai kepolisian melakukan serangkaian pemeriksaan, terhadap musisi Dewa 19 itu dan juga saksi-saksi lain.

"Kami sudah memanggil beberapa ahli bahasa, ahli pidana, kemudian memeriksa saksi-saksi juga, sehingga kami telah menetapkan yang bersangkutan (Ahmad Dhani) sebagai tersangka," kata Barung di Mapolda Jatim, Kamis (18/10/2018).

Kasus ini bermula ketika Dhani dilaporkan oleh elemen ormas gabungan yang mengatasnamakan Koalisi Pembela NKRI ke Polda Jatim. Dhani dianggap telah melecehkan sejumlah massa yang menolak kehadiran dirinya di Surabaya saat deklarasi #2019GantiPresiden beberapa waktu lalu. 

Berikut ini lima argumentasi BPP Prabowo-Sandi yang diyakini bakal membuat Ahmad Dhani bebas:

1. Dhani justru sedang menyampaikan permintaan maafnya kepada pendukung gerakan #2019GantiPresiden lantaran tidak bisa keluar dari Hotel Majapahit karena diadang oleh sejumlah massa.

2. Dhani tak spesifik menyebut pihak mana atau siapa yang dimaksudnya "idiot". Maka, dapat disimpulkan tidak ada niat jahat Dhani untuk mencemarkan nama baik siapapun.

3. Dalam delik aduan kasus pencemaran nama baik, harus ada subjek laporan yang dituju serta harus ada yang menjadi korban. Karena Dhani juga tidak menyebut nama siapapun dalam video tersebut, maka tidak bisa dikatakan sebagai korban.

4. Dalam video yang dijadikan laporan objek polisi ada tiga hal yang tidak memenuhi syarat, yakni tidak menyebutkan nama secara spesifik, tidak ada kata-kata menyebutkan penghinaan secara spesifik, dan tidak ada laporan dari korban. Pelapor bukan orang yang mengalami penghinaan.

5. Atas dasar itu, unsur pencemaran nama baik tidak dapat dipenuhi sebagaimana dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE.