Kamis, 18 Oktober 2018 17:51 WITA

Tolak Ketetapan Kemnaker, Serikat Buruh Sulsel Tuntut UMP 2019 di Atas 10%

Penulis: Sartika Marzuki
Editor: Andi Chaerul Fadli
Tolak Ketetapan Kemnaker, Serikat Buruh Sulsel Tuntut UMP 2019 di Atas 10%

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulawesi Selatan (Sulsel), menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 yang ditetapkan pemerintah 8,03 persen.

Ketua KSBSI Sulsel, Andi Mallanti menyatakan, kenaikan berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per tanggal 15 Oktober 2018 ini, sangat merugikan buruh.

"Sudah jelas kalau buruh sangat dirugikan dalam surat edaran ini. Jadi kami dari serikat buruh pasti menolak," kata Andi Mallanti pada  Rakyatku.com, Kamis (18/10/2018).

Andi Mallanti menilai, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan sangat bertentangan dengan aturan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

loading...

Kenaikan UMP 2019, juga dianggap tidak sesuai aturan. Pasalnya nilai tersebut diambil berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara pertumbuhan ekonomi Sulsel jauh lebih tinggi dari nasional.

"Kenaikan UMP 2019 harus lebih tinggi dari tahun lalu. Berkisar diatas atau paling minimal 10 persen. Bukannya malah semakin turun ke angka 8,03 persen," jelas dia.

Loading...
Loading...