Kamis, 18 Oktober 2018 05:00 WITA

Tanya Nama-Nama Peserta, Polisi Intervensi Muktamar Pemuda Muhammadiyah?

Editor: Abu Asyraf
Tanya Nama-Nama Peserta, Polisi Intervensi Muktamar Pemuda Muhammadiyah?
Dahnil Anzar Simanjuntak

RAKYATKU.COM - Polisi diduga mengintervensi Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII yang akan digelar pada 25-28 November 2018 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang terjadi?

Akibat dugaan tersebut, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah resmi menyurati Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pemuda Muhammadiyah menanyakan isu adanya intervensi tersebut.

Dugaan intervensi itu berawal dari pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. 

"Seperti teman-teman ketahui, posisi saya sebagai koordinator juru bicara tim Prabowo-Sandi itu tidak terkait dengan posisi lain saya sebagai ketua umum Pusat Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah secara institusional itu netral. Jadi tidak ada kaitannya posisi saya sebagai jubir dan pendukung Prabowo-Sandi dengan posisi saya sebagai Pemuda Muhammadiyah," kata Dahnil di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Dimintai konfirmasi terpisah, Polda DIY DIY membantah bila dikatakan melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan muktamar tersebut. Pendataan yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Karena acara bersifat nasional, izin penyelenggaraan berada di tangan Mabes Polri. Polda DIY hanya memberikan saran dan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan.

"Tidak ada. Ketika rekomendasi itu dibuat, kan pasti ada jumlah pesertanya, estimasi pesertanya, kan itu bukan intervensi. Ya kalau misalnya bertanya (nama) calon-calon, nama peserta, itu kan supaya kita tahu juga gambaran petanya itu seperti apa," jelas Kabid Humas Polda DIY AKBP Yulianto, Selasa (16/10/2018).

Atas indikasi itu, PP Muhammadiyah resmi menyurati Kapolri. Bendahara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Fuji Abdurrahman mengaku sudah mengirimkan surat tersebut, Rabu (17/10/2018). Surat sudah diterima pihak Mabes Polri.

"Jadi masing-masing, dari polda atau polres di masing-masing wilayah, tidak hanya di DIY, mendatangi pimpinan daerah atau wilayah. Surat yang kami layangkan untuk mengkonfirmasi ke kepolisian," kata dia.
 

Berita Terkait