Kamis, 18 Oktober 2018 03:30 WITA

Menaker Serahkan 1000 Sertifikat Kompetensi BLK, Nurdin Kenang saat Jadi Bupati

Penulis: Sutrisno Zulkifli
Editor: Abu Asyraf
Menaker Serahkan 1000 Sertifikat Kompetensi BLK, Nurdin Kenang saat Jadi Bupati
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri disambut di BLK Makassar. (FOTO: DOK PEMKOT MAKASSAR)

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mendampingi Menteri Tenaga Kerja RI, Muhammad Hanif Dhakiri, Rabu (17/10/2018).

Manaker membuka acara BLK Makassar Fair 2018 di Balai Latihan Kerja Makassar, Jalan Taman Makam Pahlawan.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker, Bambang Satrio dalam laporan penyelenggara mengatakan, pemberian sertifikat sebagai wujud dan bukti kompetensi kepada para alumni dan siap masuk dunia kerja.

Sementara itu, Nurdin Abdullah mengakui, jika program ini sangat dibutuhkan di dunia usaha, untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja.

Dia mencontohkan, bagaimana tenaga-tenaga jebolan BLK begitu berguna, saat dirinya menjadi bupati Bantaeng. Sebagai wujudnya, yaitu smelter di Bantaeng yang kini beroperasi dan telah melakukan ekspor sebanyak lima kali.

"Ini adalah langkah yang dibutuhkan untuk pemenuhan tenaga kerja," kata Nurdin, dalam rilis yang dikirim Humas Pemkot Makassar. 

Sebanyak 1040 siswa telah tersertifikasi di tahun 2018 dari 12 kejuruan yang ada di BLK Makassar.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Tenaga Kerja RI untuk mendorong pendirian sekolah vokasi. Pemerintah Provinsi Sulsel seiring dengan hal tersebut juga mendorong investasi agar tersedia lapangan kerja. Sulsel akan menjadi lahan investasi yang menjanjikan.

Nurdin membeberkan, pada Januari tahun 2018, akan ada investasi pada bidang perikanan. Makassar dengan sistem keramba dan akan memberikan training atau pelatihan selama tiga bulan ke Jepang. Keluhan dan hambatan bidang investasi juga dilakukan.

"Keluhan dan hambatan di atas oleh Pemprov Sulsel, jika mau menyelesaiakan pengangguran dan kemiskinan, maka birokrasi harus dibenahi," ujarnya.

Sementara Hanif Dhakiri di awal sambutannya memberikan selamat kepada NA telah menjabat sebagai satu bulan lebih dan diberikan amanah oleh masyarakat Sulsel sebagai gubernur.

Hanif menyebutkan, sertifikat kompetensi berberbeda dengan pelatihan. Sertifikat kompetensi diakui oleh industri dan dunia usaha. Sehingga dibutuhkan uji kompetensi.

Persolaan bidang ketenegakerjaan dari hari ke hari semakin baik, kata Hanif, walaupun menghadapi tantangan seperti masalah kemiskinan. Selain itu, masalah pengangguran serta pekerja miskin. Di Indonesia 58 persen angkatan kerja hanya lulusan SD dan SMP dari 133 juta orang angkatan kerja.

"Kita ingin memastikan warga Indonesia memiliki keahlian untuk perlindungan masa depan mereka. Terlindungi karena miliki kemampuan kerja," sebutnya.

Pemerintah mendorong pelatihan berbasis kompetensi untuk memberikan keahlian kepada warga. Selain itu, bagi yang memiliki skill (keahlian) untuk dapat meningkatkan kemampuannya melalui kebijakan upskillnya dan meminta BLK untuk membuka fasilitas tersebut. Serta Reskilling adalah merubah keterampilan sesuai dengan kebutuhan kerja.

Dunia kerja juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, jika teknologi berubah maka industri akan berubah. Serta Industri yang berubah mempengaruhi hadir atau hilangnya jenis pekerjaan. 

Berita Terkait