Senin, 15 Oktober 2018 23:58 WITA

Berpencar Usai Transaksi, Mobil Bupati Bekasi Lolos dari Kejaran KPK

Editor: Aswad Syam
Berpencar Usai Transaksi, Mobil Bupati Bekasi Lolos dari Kejaran KPK
Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Minggu (14/10/2018), dua mobil tampak parkir di pinggir jalan. Mobil tersebut milik si pemberi suap dari pelaksana proyek Meikarta, dan sebuah mobil BMW putih yang diyakini penerima suap. Di dalam mobil itu, diduga ada Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin.

Usai transaksi, kedua mobil berpisah. Mobil BMW putih itu sempat diadang oleh tim dari KPK, namun karena gesit, berhasil lolos.

Karenanya, KPK fokus mengejar mobil yang satu. "Terus terang ketika tim di lapangan itu mau menangkap ini, ada 2 mobil. Dua mobil ini pergi di dua arah yang beda sehingga satu berhasil diamankan, sedangkan 1 yang BMW warna putih, saya lupa nopolnya pergi ke tempat lain," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sebagaimana dilansir detik, Senin (15/10/2018). 

Petugas KPK sempat mengadang mobil yang ditumpangi Bupati Bekasi, namun mobil berhasil lepas dari pemantauan. 

"Diadang tim kita tapi cukup gesit, sehingga yang difokuskan ke (mobil) dua ini karena transaksinya terjadi di jalan raya. Jadi jejaknya akhirnya tidak bisa diburu," kata Syarif.

Berikut ini orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka

- Tersangka diduga pemberi

Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group)

Loading...

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

- Tersangka pihak diduga penerima

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Laode menyebut Bupati Bekasi cs menerima duit dari pengusaha terkait pengurusan perizinan pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. 

"Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas pada April, Mei, dan Juni 2018," sebut Syarif. 

Loading...
Loading...