Minggu, 14 Oktober 2018 14:42 WITA

Aliansi Rakyat Makassar untuk Demokrasi Kecam Tindakan Polisi Terhadap Mahasiswa Papua

Penulis: Irmawati Azis
Editor: Nur Hidayat Said
Aliansi Rakyat Makassar untuk Demokrasi Kecam Tindakan Polisi Terhadap Mahasiswa Papua
Puluhan aparat keamanan mendatangi Asrama Cenderawasih Papua di Jalan Lanto Dg Pasewang, Makassar, Sabtu malam (13/10/2018).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Aliansi Rakyat Makassar untuk Demokrasi mengecam tindakan kekerasan aparat kepolisian di asrama Mahasiswa Papua di Makassar, Jalan Lanto Dg Pasewang, Makassar, Sabtu (13/10/2018).

Aliansi Rakyat Makassar untuk Demokrasi terdiri atas LBH Makassar, Pembebasan Makassar, KP AMP Makassar, Komunal, LAW Unhas, BEM FAI UMI, GMPA, PPMI DK Makassar, Fosis UMI, PMII Rayon FAI UMI.

Tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap peserta kegiatan merupakan pelanggaran HAM, yakni hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dengan tegas dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28E (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. 

Olehnya itu, Aliansi Rakyat Makassar untuk Demokrasi menyatakan empat sikap. Pertama, hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Makassar.

"Kedua, mengecam kehadiran puluhan aparat kepolisian di kegiatan panggung pembebasan yang dilakukan secara damai di Asrama Mahasiswa Papua, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Makassar," ungkap Kepala Divisi Hak Sipil LBH Makassar, Abdul Azis Dumpa, dalam rilis yang diterima Rakyatku.com, Minggu (14/10/2018).

Ketiga, pihaknya mengecam tindakan kekerasan, pemukulan, dan intimidasi terhadap peserta kegiatan panggung pembebasan di Asrama Mahasiswa Papua, Makassar.

Keempat, mendesak Kapolda Sulsel untuk memproses hukum (disiplin dan pidana) anggota polisi atas yang melakukan tindakan kekerasan terhadap empat orang peserta yang menghadiri kegiatan di Asrama Mahasiswa Papua, Makassar.

"Mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan perlindungan kebebasan berekpresi, berpendapat, berserikat dan berkumpul yang merupakan Hak Asasi Manusi kepada setiap orang tanpa terkecuali," tegasnya.