Minggu, 14 Oktober 2018 10:45 WITA

Beda Sikap dengan Jaksa Agung, Akbar Faizal Minta Hukuman Mati Dihentikan

Editor: Abu Asyraf
Beda Sikap dengan Jaksa Agung, Akbar Faizal Minta Hukuman Mati Dihentikan
Akbar Faizal

RAKYATKU.COM - Anggota DPR RI asal Partai NasDem, Akbar Faizal menyuarakan penghentian hukuman mati di Indonesia. Politikus asal Sulsel itu berseberangan dengan Jaksa Agung M Prasetyo yang juga kader NasDem.

Sikap itu disampaikan Akbar lewat kultwit tengah malam, Sabtu (13/10/2018). Anggota Komisi III DPR RI itu terinspirasi kebijakan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad yang mengakhiri hukuman mati di negeri jiran.

Berikut kultwit Akbar Faizal selengkapnya:

Beberapa hari lalu Malaysia mencabut hukuman mati dalam sistem hukum mereka. Malaysia maju selangkah lagi. Isu ini kembali memantik diskusi terutama bagi aktivis HAM dan tentu saja kami di DPR yang sedang menyelesaikan RUU KUHP.

Dalam perspektif HAM, hukuman mati adalah bentuk pengabaian total terhadap kemanusiaan. Hukuman mati adalah bentuk hukuman paling kuno dalam sejarah teori penghukuman.

Codex Hammurabi dari Babilonia tercatat sebagai sumber hukum paling kuno yang memperbolehkan hukuman mati. Namun zaman berubah. Hukuman mati dalam konteks negara hukum modern menghadirkan perdebatan, terutama karena bertentangan dengan HAM. Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia adalah satu dari hanya 53 negara yang masih mengatur pidana mati sebagai sistem peradilan pidana. Indonesia juga satu dari 33 negara yang masih memperlakukan pidana mati tindak pidana narkoba.

Per hari ini, tercatat sudah 142 negara yang menghapus hukuman mati dalam sistem dan mekanisme penghukuman mereka. Bagaimana dengan Amerika Serikat yang selalu menjadi rujukan untuk banyak sistem hukum modern? Bagaimana pula dengan Eropa?

Amerika Serikat ternyata masih bersemangat dengan hukuman mati. Dua per tiga negara bagian di USA masih menerapkan hukuman mati. Eropa justru sebaliknya yang secara pelan meninggalkan hukuman mati.

Pada kasus Amerika Serikat ini, terjadi anomali. Pikiran, sikap, dan kampanye penolakan hukuman mati justru setelah memahami apa yang terjadi di USA. Sejak 1973, terdapat 150 narapidana yang dieksekusi mati ternyata dinyatakan tidak bersalah di kemudian hari. Mengerikan!

Hukuman mati terbukti tak pernah menimbulkan efek jera. Tak ada satu pun catatan riset yang bisa membuktikan hukuman mati lebih efektif menurunkan tingkat kejahatan dibandingkan hukuman pidana lainnya.

Tiongkok China dan Latvia yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor berada pada papan tengah IPK (Indeks Pemberantasan Korupsi) dari 177 negara yang disurvei. Latvia di posisi 53 dengan IPK 53, Tiongkok posisi 80 dengan IPK 40.

Negara-negara seperti Denmark dan New Zealand yang tak memberlakukan hukuman mati justru nangkring pada IPK tinggi.

Seringkali terpidana mati diadili dalam sistem hukum yang tidak fair. Negara lebih suka menghukum orang-orang miskin atau berdasarkan ras, etnis, atau kelompok agama minoritas karena diskriminasi sistem peradilan. Akses kelompok ini terhadap keadilan sangat terbatas.

Kelompok minoritas muslim Uighur di Tiongkok atau kelompok mantan Presiden Morsi di Mesir, misalnya. Rezim baru di Mesir dengan begitu mudah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka dan dalam jumlah orang yang sangat besar.

Pidana mati juga kadang digunakan sebagai alat politik. Beberapa negara seperti Iran, Mesir, dan banyak negara di Afrika menjadi contoh tentang hal ini. Pidana mati dianggap hukuman logis bagi lawan politik rezim yang berkuasa.

Di Indonesia, pidana mati juga sebuah catatan kelam. Hingga Oktober 2017, terdapat 165 napi yang menunggu dieksekusi mati tanpa kepastian. Empat puluh tigas napi yang telah divonis mati selama 10 tahun masih menunggu, 30 napi menunggu 11-15 tahun, 10 napi 16-20 tahun, dan satu napi menunggu selama 25 tahun.

Terdapat satu orang napi yang telah divonis mati yang telah menunggu dieksekusi selama 35 tahun tiga bulan dan mencapai usia 80 tahun di penjara. Menunggu eksekusi mati hingga puluhan tahun itu adalah juga mengebiri hak napi untuk sebuah kepastian hukum.

Ketidakpastian waktu eksekusi bagi napi seperti ini adalah juga bentuk ketidakadilan negara dalam penegakan hukum. Justice delayed justice denied. Hukum sejatinya untuk manusia dan bukan sebaliknya. Maka harus ada terobosan baru hukum bekerja adil, pasti, dan kemanfaatan hukum terpenuhi.

Alternatif hukum harus berani kita lakukan untuk jenis hukuman yang melanggar HAM ini. Banyak cara. Pada kasus korupsi, misalnya, pemiskinan koruptor, pengembalian aset dan sanksi sosial sebagaimana yang dipraktikkan di negara-negara dengan kualitas demokrasi yang lebih matang bisa dilakukan.

Di DPR sendiri dimana saya menjadi bagian dari Panja RUU KUHP ini, politik hukum legislasi pada isu ini masih cair dalam pembahasan. Pemerintah dan DPR telah berusaha sekuat tenaga mencari jalan keluar dari situasi. Semoga ada titik temu.

Jika pun ada titik temu pada rangkaian pembahasan soal ini adalah sebuah langkah yang menurutku sudah sangat maju. Yakni, pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan menjadi alternatif pidana seumur hidup jika terdakwa bertobat dan berlaku baik.

Pertimbangan lain pada poin di atas adalah telah menjalani masa percobaan selama 10 tahun dengan pertimbangan putusan hakim di pengadilan. Negara harus terus progresif dalam menjamin hak-hak hukum semua warganya khususnya napi pidana mati.

Sikap penolakan saya pada jenis penghukuman pidana mati ini telah saya sampaikan pada rapat-rapat pembahasan RUU ini. Sikap saya berbeda dengan sikap pemerintah yang saya dukung seperti sikap Jaksa Agung yang masih kukuh menerapkan hukuman mati dan sedang menyiapkan eksekusi kepada beberapa napi.

Demikian sikap saya sebagai bentuk penghormatan saya kepada kemanusiaan (HAM). Sebegitu marah dan bencinya saya kepada para bandar narkoba yang merusak bangsa ini dari orang tua hingga ke anak-anak balita bahkan saat ini tetap saja hukuman mati bukan lagi hukuman yang bermartabat bagiku.

Demikian kultwit saya sahabat. Ini sekalian menjadi catatan dan laporan saya kepada pemilih-pemilih saya di Dapil 2 Sulsel. Mereka harus tahu apa yang dilakukan wakilnya di Senayan.