Jumat, 12 Oktober 2018 22:41 WITA

Gowa Jadi Contoh Pelaksanaan Deklarasi Netralitas ASN di Sulsel

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Nur Hidayat Said
Gowa Jadi Contoh Pelaksanaan Deklarasi Netralitas ASN di Sulsel
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.

RAKYATKU.COM, GOWA - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, mengatakan Aparatur Sipil Negera (ASN) Kabupaten Gowa akan bersikap netral dalam keberlangsungan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Hal itu diungkapkan saat membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Sulsel di Baruga Tinggimae Rumah Jabatan Bupati Gowa, Jumat (12/10/2018).

Menurut Adnan, seorang ASN memiliki kode etik dan kode perilaku, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014. Di dalamnya menegaskan pegawai negeri sipil (PNS) negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik.

"Tahun ini adalah tahun politik, di mana pemilihan gubernur dilakukan Juli kemarin dan nantinya akan ada pesta demokrasi besar yaitu pemilihan calon presiden RI sekaligus pemilihan calon legislatif, tentu kami selaku ASN sangat disoroti akan hal ini, sehingga hari ini saya katakan insyallah ASN Gowa bisa bersikap netral dan menjaga keamanan pemilu 2019 nanti," tutur Adnan.

Gowa Jadi Contoh Pelaksanaan Deklarasi Netralitas ASN di Sulsel

Tak hanya itu, orang nomor satu di Gowa ini turut mengajak seluruh ASN maupun masyarakat Kabupaten Gowa untuk menyukseskan Pemilu nantinya.

"Salah satu ukuran keberhasilan kita yaitu dengan tingginya angka partisipasi pemilih. Saya harap semuanya bisa menggunakan hak pilihnya," harap Adnan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Laode Arumahi, berujar ASN Kabupaten Gowa memiliki kesadaran tinggi terkait netralitas ASN pada Pemilu 2019 mendatang. Pada pelaksanaan deklarasi ini Kabupaten Gowa menjadi kabupaten pertama di Sulawesi Selatan.

"Kami Bawaslu memandang ASN Gowa memiliki pemahaman sangat besar terkait netralitas, itulah mengapa kita mulai di Gowa untuk memberikan pengaruh dan contoh pada Kabupaten lain, serta kami juga melihat Gowa memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi," ungkap Alumahi.

Tak hanya itu, dirinya menyampaikan ada beberapa kelompok yang bisa melaporkan bagi ASN yang tidak mengikuti aturan atau terlihat mengkampanyekan salah satu calon. 

"Ada tiga kelompok yang bisa melaporkan yaitu peserta pemilu bersama tim, lembaga pemantau, dan seluruh WNI yang sudah terdaftar jadi DPT termasuk ASN," katanya.

Adapun sanksi yang diberikan pada ASN yang melanggar aturan yakni hukum disiplin, penurunan jabatan, pemindahan hingga pemberhentian. Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan pembacaan deklarasi netralitas ASN yang dipandu oleh Sekda Gowa dan diikuti seluruh ASN Pemkab Gowa dan dilanjut dengan diskusi terbuka.