Jumat, 12 Oktober 2018 15:50 WITA

KPAI Sesalkan Mendagri yang Izinkan Kampanye di Sekolah

Editor: Abu Asyraf
KPAI Sesalkan Mendagri yang Izinkan Kampanye di Sekolah
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan izin Mendagri kampanye di sekolah.

RAKYATKU.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) angkat bicara terkait izin Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang menilai tidak masalah bila sekolah dan pesantren menjadi tempat kampanye. Dengan catatan, asal tidak menggunakan anggaran daerah dan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menyikapi hal ini, melalui keterangan tertulis dari Komisioner KPAI, Jasra Putra, M.Pd Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan empat sikap, Jum'at (12/10/2018).

Pertama, menyayangkan pernyataan Mendagri terkait mengizinkan calon kandidat Capres atau Cawapres melakukan kampanye di sekolah. 

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 15 menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan politik. Karena lembaga pendidikan sejatinya harus steril dari tempat kampanye baik dilakukan oleh timses, kandidat dan panitia. 

Hal ini juga sejalan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 ayat 1 yang memiliki pesan yang sama untuk perlindungan anak dalam larangan lembaga pendidikan dipakai untuk kampanye. 

Kita berharap penyelenggara Pemilu (KPU-Bawaslu) untuk bisa menjalankan regulasi tersebut secara tegas sehingga lembaga pendidikan bisa berjalan sesuai tujuanya yakni menciptakan anak-anak Indonesia yang memiliki keunggulan intelektual, emosial dan spritual yang baik.

Kedua, terkait anak-anak yang memiliki hak pilih (17-18 tahun) agar mendapatkan informasi visi dan misi kandidat. Tentunya ada upaya lain untuk menyampaikan informasi kepada mereka, misal melalui pesan media sosial, apalagi dari 87 juta anak Indonesia hampir 30 persen sudah berada di media sosial atau media informasi lainya yang mudah dipahami oleh anak. 

"Jadi biarkanlah anak-anak kita melakukan kegiatan pendidikan sekolah dan mari kita lindungi mereka agar bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Kalau sekiranya dizinkan, maka tidak terbayang oleh kita caleg yang jumlahnya 300 ribu lebih, calon DPD dan dua pasangan capres melakukan kampanye di sekolah. Pertanyaanya, kapan anak mulai belajar? Sebab kegiatan tersebut pasti terganggu dengan jadwal pelajaran yang telah disusun secara baik oleh sekolah dengan kedatangan kandidat lembaga pendikan tersebut," urai Jasra Putra.

Ketiga, dalam pengawasan KPAI pada Pemilu 2014 data penyalahgunaan anak dalam politik dan penggunaan fasilitas pendidikan untuk kampanye cukup tinggi oleh partai politik. Kita mengidentifikasi 15 bentuk jenis penyalahgunaan anak dalam politik terkumpul data 285 pelanggaran hak anak oleh partai politik waktu itu. 

Kemudian Pilkada 2017 kita juga menemukan 36 bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Cakada, Timses, dan pendukung. Potensi memakai fasilitas pendidikan menempatkan urutan kedua setelah membawa anak dalan kampanye terbuka dalam dua ajang demokrasi tersebut.

Keempat, dilarang saja kampanye di sekolah, masih terjadi tindakan oknum guru salah satu SMA di Jakarta yang diduga mendoktrin muridnya untuk membenci salah satu capres. 

"Kalau diizinkan, maka fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan akan terganggu dan bahkan lembaga pendidikan bisa dipolitisir oleh timses. Kandidat dan pendukung, sehingga membuat suasana sekolah kehilangan tujuan utamanya dan tidak kondusif dengan tarikan berbagai kepentingan yang datang setiap saat," tegasnya.