Jumat, 12 Oktober 2018 11:45 WITA

Gugatan OSO Ditolak Bawaslu, Tim Hukum Isyaratkan Lanjut di PTUN

Penulis: Rizal
Editor: Abu Asyraf
Gugatan OSO Ditolak Bawaslu, Tim Hukum Isyaratkan Lanjut di PTUN
Oesman Sapta Odang

RAKYATKU.COM,JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menolak gugatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

OSO menggugat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret namanya dari daftar calon tetap (DCT) caleg DPD beberapa waktu lalu.

“Memutuskan menolak permohonan untuk seluruhnya,” tutur Ketua Bawaslu RI Abhan saat membacakan putusan sidang ajudikasi sengketa dugaan pelanggaran administrasi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis malam (11/10/2018).

Adapun putusan Bawaslu tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang diputuskan Mahkamah Konstitusi langsung berkekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh," tambah anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar.

Kuasa Hukum OSO, Herman Kadir menanggapi putusan Bawaslu tersebut. Menurutnya, pihaknya merasa sangat kecewa sebab Bawaslu seolah tak mempertimbangkan saksi ahli dan saksi fakta yang dihadirkannya dalam persidangan. Pihaknya pun mengaku akan menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN).

"Insya allah masih memungkinkan ada peluang di PTUN," singkatnya.