Kamis, 11 Oktober 2018 18:16 WITA

Korupsi Dana Desa, Kades Bonto Somba Maros Jadi Tersangka 

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Korupsi Dana Desa, Kades Bonto Somba Maros Jadi Tersangka 
Ilustrasi.

RAKYATKU.COM, MAROS - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Maros menetapkan Kepala Desa (Kades) Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, berinsial MM, sebagai tersangka dalam kasus  kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Bonto Somba tahun anggaran 2015 dan 2016.

Kajari Maros, M Noor Ingratubun mengatakan, pihaknya telah meningkatkan status MM dari saksi menjadi tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan internal Kejaksaan, ditemukan adanya kerugian negara sebesar RpRp559.027.735, dalam pengerjaan rintisan jalan tembus ke Malino, Kabupaten Gowa. 

"Dalam kasus tersebut, diduga ada indikasi kemahalan harga sewa alat eskavator dan indikasi kelebihan jam kerja alat eskavator pada pengerjaan pembangunan perintisan jalan tersebut senilai Rp223.163.928," kata M Noor.

Senada, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Maros, Agung Riyadi mengatakan, pihaknya sudah meningkatkan status kasus dugaan korupsi ADD dan DD tahun anggaran 2015 dan 2016 dan menetapkan MM sebagai tersangka tunggal dalam kasus tersebut. 

"Untuk sementara kami baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Kepala Desa Bonto Somba, MM. Itu berdasarkan hasil penyidik tim yang melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang dinilai terlibat," ungkapnya.

Menurutnya, kasus ADD dan DAD di Desa Bonto Somba yang diusut yakni tahun anggaran 2015 dan 2016. Pengusutannya berawal saat adanya laporan mengenai pengerjaan perintisan jalan di Dusun Bara tembus perbatasan Malino pada tahun anggaran 2015. Bahkan berdasarkan bukti pertanggungjawaban anggaran pembangunan TA 2015 tertera harga sewa eskavator sebesar Rp96.789.000.

"Dalam Laporan Pertanggung Jawaban diurai jika harga sewa Rp650.000 per jam inklud sewa alat, operator, dan BBM. Akan tetapi jika merujuk standar biaya sewa eskavator inklud sewa alat, operator dan BBM hanya sekitar Rp485.000 per jam. Sehingga terjadi indikasi kemahalan sebesar Rp165.000 per jam," bebernya.

Tak hanya itu, pada jam sewa alat eskavator juga terindikasi melebihi, yakni  nilainya Rp126.374.928. Jika  dibandingkan dengan hasil pengukuran fisik pada pekerjaan Jalan Dusun Bara tembus perbatasan Malino hanya sepanjang 2.800 meter. "Sehingga berdasarkan perhitungan LHP Inspektorat Maros indikasi kerugian negara sebesar Rp223.163.928," jelasnya. 

Ia menambahkan, untuk tahun anggaran 2016 juga terdapat indikasi kelebihan jam kerja eskavator pada pengerjaan pelebaran Jalan Dusun Cindakko senilai Rp335.863.807. Dari kasus ini juga terjadi indikasi selisih jam kerja pada penggunaan alat eskavator, biaya bahan bakar, upah operator dan pembantu sebesar Rp335.863.807 dan merugikan keuangan negara.

"Berdasarkan bukti pertanggungjawaban dana desa dan alokasi dana desa (ADD) yang digunakan untuk pekerjaan pelebaran jalan Dusun Cindakko sebesar Rp892.543.001," tukasnya.