Kamis, 11 Oktober 2018 02:00 WITA

Usai Rusak Laporan Indonesialeaks, Dua Penyidik KPK Ditarik Kembali ke Polri

Editor: Abu Asyraf
Usai Rusak Laporan Indonesialeaks, Dua Penyidik KPK Ditarik Kembali ke Polri
Ketua KPK Agus Rahardjo

RAKYATKU.COM - Ada informasi menarik di balik isu suap terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dua penyidik asal Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat merusak laporan Indonesialeaks.

Usai melakukan perusakan terhadap buku catatan bersampul merah itu, keduanya langsung ditarik kembali ke Polri. Kedua polisi bernama AKBP Roland Rolandy dan Kompol Harun. Hal itu diungkapkan Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Agus menyebut bahwa kedua orang tersebut sudah diperiksa Pengawas Internal KPK. Namun menurut Agus, di tengah proses pemeriksaan, ada permintaan dari Polri untuk menarik kedua orang itu.

"Kami belum memberikan saksi yang semestinya karena memang belum ketemu (buktinya). Waktu itu kalau enggak salah ada pemanggilan oleh polisi supaya yang bersangkutan ditarik kembali," kata Agus, Rabu (10/10/2018).

Kasus suap Direktur CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman, dan anak buahnya, Ng Fenny, terhadap hakim MK, Patrialis Akbar, sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, Basuki Hariman tetap menjadi sorotan lantaran diduga ada pemberian uang darinya kepada sejumlah pihak lain.

Hal tersebut mencuat dalam laporan investigasi yang dilakukan Indonesialeaks. Dalam laporan itu, disebutkan ada buku catatan keuangan bersampul merah yang diduga memuat aliran dana dana dari Basuki kepada sejumlah orang. 

Salah satu nama yang disebut-sebut tercantum di dalamnya adalah mantan Kapolda Metro Jaya yang saat ini menjabat Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Ketua KPK Agus Rahardjo akhirnya angkat bicara mengenai hal tersebut. Ia menyatakan tidak ada keterangan dari Basuki Hariman dan Ng Fenny yang menyebutkan mengenai dugaan aliran uang tersebut.

"Jadi dari keterangan, enggak ada," kata Agus kepada wartawan di kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Agus menyebut bahwa untuk memverifikasi suatu aliran dana, perlu setidaknya beberapa bukti yang saling mendukung. Ia lantas memberikan contoh kasus eks Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin yang menyebut sejumlah nama yang menerima uang terkait kasus korupsi. Hal tersebut termuat dalam catatan dari anak buah Nazaruddin, Yulianis.

Meski Nazaruddin menyebut nama, namun Agus menyebut pembuktian aliran dana itu sulit karena tidak didukung bukti lain yang berkesesuaian. "Itu kan pembuktiannya susah. Begitu orangnya (yang dituding) ngomong, 'saya enggak nerima', tidak ada bukti yang lain, apa yang mau kami pakai?" kata dia.

Berita Terkait