Selasa, 09 Oktober 2018 21:24 WITA

Caleg Jangan Kampanye di Akun Medsos yang Tak Terdaftar

Editor: Fathul Khair Akmal
Caleg Jangan Kampanye di Akun Medsos yang Tak Terdaftar
Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Ada berbagai cara yang dapat digunakan para calon legislatif (caleg) untuk berkampanye. Salah satunya adalah kampanye melalui media sosial (medsos).

Hanya saja, ada aturan tertentu yang perlu diperhatikan terkait kampanye di dunia maya ini. Aturan tersebut tercantum dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilu. Salah satu poin pentingnya adalah akun medsos yang digunakan untuk berkampanye harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir menjelaskan bahwa jika akunnya tak terdaftar di KPU, maka sekalipun itu medsos pribadi caleg, maka tetap dilarang untuk digunakan berkampanye.

"Akun media sosial yang bisa dipakai berkampanye adalah akun media sosial yang disetor atau didaftar di KPU. Setiap parpol itu bisa mendaftarkan maksimal 10 akun media sosial per aplikasi. Tidak dikenal akun media sosial caleg tetapi akun media sosial partai politik," tuturnya saat ditemui di Kantor KPU Sulsel, Jalan AP Pettarani Makassar, Selasa (9/10/2018).

"Akun media sosial pribadi caleg boleh didaftar oleh parpolnya tetapi menjadi bagian dari jatah partai yang 10 akun per satu jenis aplikasi itu. Semua jenis kampanye melalui media sosial diluar akun yang didaftarkan di KPU itu dilarang," tambahnya.

Menurut Faisal, kategori kampanye yang dimaksud adalah berisi visi misi, citra diri atau ajakan untuk dipilih dengan menyebutkan nomor urut dan nomor urut parpol. 

"Pasti dia (caleg) sebut parpol dan nomor urutnya. Kecuali gambar dirinya saja tidak tidak ada gambar partainya tidak mesti didaftar karena itu bukan kampanye. Jadi begitu ada gambar partai dan nomor partainya berarti kampanye, itu tidak boleh," jelas mantan Ketua KPU Takalar tersebut.

Lalu seperti apa bentuk sanksinya? Faisal mengakui jika dalam PKPU memang tak ada sanksi tegas yang dicantumkan. Menurutnya, pihak KPU hanya menyerahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindak.

"Sanksinya serahkan ke Bawaslu seperti apa pelanggarannya. Bawaslu yang akan menindaki karena kita (KPU Sulsel) nanti akan menyampaikan ke Bawaslu daftar akun yang didaftar. Sanksi tegas dalam PKPU memang tidak ada. Tapi minimal itu pelanggaran administrasi," tutupnya.