Selasa, 25 September 2018 15:09 WITA

Pakaian Bekas dan Barang Malaysia Bebas Masuk Pelabuhan Nusantara Parepare

Penulis: Hasrul Nawir
Editor: Abu Asyraf
Pakaian Bekas dan Barang Malaysia Bebas Masuk Pelabuhan Nusantara Parepare
ILUSTRASI

RAKYATKU.COM,PAREPARE - Sudah menjadi rahasia umum, pakaian bekas dan barang Malaysia berupa makanan, minuman hingga produk tekstil marak masuk di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. 

Barang tersebut dibawa menggunakan kapal dari Nunukan, Kalimantan Utara. Aktivitas bongkar muat barang tersebut sempat diunggah salah satu warga di akun media sosial sebelum akhirnya dihapus.

Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(KPPBC) Parepare Siswo Kristyanto turut angkat bicara terkait marakanya aktivitas bongkar muat barang-barang tersebut di pintu masuk laut terbesar kedua di Sulawesi Selatan ini.

Siswo menjelasakan untuk Barang Malaysia berupa makanan, minuman hingga produk tekstil seperti karpet sejak dua tahun lalu sudah tidak lagi dalam pengawasan Bea dan Cukai.

“Berdasarkan post border pengawasannya sudah dikembalikan ke instansi terkait misalnya makanan dan minuman pengawasannya dialihkan ke BPOM. Sementara karpet ke Kementerian Perdagangan setempat dalam hal ini Dinas Perdagangan setempat. Fungsi Bea dan Cukai hanya sebatas memberikan Informasi  melalui portal,” urai dia.

Terkait pakaian bekas atau yang lebih dikenal dengan sebutan cakar atau cap karung, Siswo berdalih terkendala pembuktian secara hukum.

"Kapal yang membawa adalah kapal dalam negeri dari Nunukan, masih dalam wilayah Pabean Indonesia, sehingga untuk pembuktiannya sangat susah, dari sudut pandang bea cukai bukan barang impor," terang dia.

Siswo juga mengungkapkan aturan dari Kementerian Perdagangan terkait warga di  daerah perbatasan yang diberikan kewenagan khusus. Mereka bisa melakukan transaksi jual beli dengan pihak Malaysia sebesar maksimal 600 Ringgit per orang salam satu bulan.

“Prinsip Busines to Busines , pengusaha bisa saja melihat celah itu, apanya yang melanggar ketika mereka membeli di Nunukan misalnya dengan asumsi 1.000 orang membeli barang dari Malaysia dengan aturan tersebut,”kelit dia.

Terpisah, Sofyan Hakim, Humas  KPPBC  Parepare merinci kewenangan pemeriksaan pabean atas pengangkutan barang antar pulau terdiri dari beberapa item.

Di antara barang impor yang diantarpulaukan yang belum selesai kewajiban pabeannya, barang yang akan diekspor yang disamarkan sebagai barang antar pulau,  barang yang statusnya sudah dianggap diekspor namun tidak jadi diekspor,  barang antar pulau untuk mencegah terjadinya penyelundupan ekspor dengan modus pengangkutan antar pulau.

“Pengawasan atas barang-barang tertentu yang ditetapkan (pengangkutan barang antar pulau barang tertentu) belum bisa dilakukan karena belum ada jenis barang yang ditetapkan oleh instansi terkait. Oleh karena itu pemeriksaan atas barang antar pulau hanya dapat dilakukan jika pengangkutan tersebut terindikasi adanya ekspor ilegal atau untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal,” ungkap dia.