Kamis, 20 September 2018 02:30 WITA

Ketua PKK Sulsel Ingin Anak-Anak Belajar Antikorupsi seperti di Jepang

Editor: Abu Asyraf
Ketua PKK Sulsel Ingin Anak-Anak Belajar Antikorupsi seperti di Jepang
Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan, Hj Liestiaty F Nurdin membuka Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi di MTsN 1 Makassar, Rabu (19/9/2018).

RAKYATKU.COM - Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan, Hj Liestiaty F Nurdin membuka Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi di MTsN 1 Makassar, Rabu (19/9/2018). 

Kegiatan ini diselenggarakan lembaga Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) bekerja sama dengan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama Sulsel. 

Liestiaty mengaku sangat mendukung kegiatan ini dan meminta SPAK untuk lebih masif lagi melakukan sosialisasi serupa. Bahkan sosialisasi bisa dimulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. 

"Cara sosialisasinya tentu berbeda," ujarnya dalam rilis yang diterima Rakyatku.com. 

Ia membeberkan, semangat antikorupsi bisa dimulai dengan menanamkan sifat kejujuran pada anak usia dini. 

Namun berdasarkan survei, hanya empat persen orang tua yang mengajarkan kejujuran pada anak-anaknya. 

"Saya pernah hidup di Jepang, dan mereka mendidik anak mulai dari playgroup, saling menghormati, bekerja keras, mandiri. Saya sangat menginginkan, pelajaran budi pekerti di sekolah. Orang Jepang sangat malu jika dikatakan sebagai pembohong," ungkapnya. 

Liestiaty juga mengkritik tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik dan merusak moral anak-anak. Begitupun dengan orang tua yang memfasilitasi anak-anak dengan gadget tanpa pengawasan yang ketat. 

"Inilah yang harus kita awasi bersama," tuturnya. 

Dalam kesempatan itu, dirinya mengajak SPAK untuk bersama-sama turun ke kabupaten/kota untuk mensosialisasikan bahaya laten korupsi. 

Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, Anwar Abubakar menyampaikan, sejak awal pihaknya sepakat untuk memulai sesuatu dari diri sendiri, dan dari yang kecil. 

Ia mengharapkan dengan kegiatan ini, keluarga besar Kemenag bisa memberikan dukungan yang terkait dengan penanggulangan korupsi.

"Semoga kegiatan ini juga bisa dilaksanakan di kabupaten/kota. Program SPAK ini perlu mendapatkan support. Dan pada hakikatnya, program ini menjadi muruah kita di Kemenag," imbuhnya.

 

Berita Terkait