Rabu, 19 September 2018 18:12 WITA

DPRD Sulsel Surati Pemerintah Tunda Seleksi CPNS

Penulis: Azwar Basir - Arfa Ramlan
Editor: Mulyadi Abdillah
DPRD Sulsel Surati Pemerintah Tunda Seleksi CPNS
Aksi protes ratusan honorer kategori dua (K2) di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (19/9/2018).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Aksi protes ratusan honorer kategori dua (K2) dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulsel tentang seleksi CPNS 2018, mendapat perhatian khusus dari DPRD Sulsel.

Ketua DPRD Sulsel, Moh Roem menindaklanjuti aspirasi para guru honorer K2 itu dengan mengirim tiga surat ke pemerintah pusat. Surat itu dikirim ke Komisi II DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Sekretaris Negara.

Ada tiga poin dalam surat yang diteken itu sesuai aspirasi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia Wilayah Sulsel. Pertama, mendesak pemerintah pusat menunda pelaksanaan penerimaan CPNS umum sebelum persoalan honorer K2 terealisasikan secara keseluruhan tanpa batasan usia dan tanpa tes.

Kedua, mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketiga, mendesak pemerintah pusat dalam hal ini presiden RI untuk mengeluarkan regulasi / landasan hukum bagi penerimaan honorer K2 secara keseluruhan tanpa ada batasan usia.

DPRD Sulsel Surati Pemerintah Tunda Seleksi CPNS

Sebelumnya, para honorer ini berunjuk rasa di Gedung DPRD Sulsel dan Gubernur Sulsel. Koordinator aksi Abdillah mengatakan, aksi demonstrasi hari adalah aksi damai dengan tujuan yang jelas yaitu memperjuangkan hak para guru honorer dan K2 yang telah dizalimi oleh pemerintah. 

"Kami telah telah dizalimi. Kami meminta pemerintah untuk berpihak kepada kami dengan memprioritaskan honorer K2 untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes dan batasan usia," kata Abdillah. 

Selain itu forum honorer K2 ini juga menuntut pemerintah untuk mempercepat penertiban perpu bagi semua honorer khususnya K2 sebagai landasan hukum pengangkatan PNS. 

"Kami juga menolak permen No 36 tahun 2018 yang cacat hukum karena tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Mempercepat regulasi revisi UU ASN No 5 tahun 2014 sebagai dasar pengangkatan honorer K2 jadi PNS," tutupnya.