Senin, 17 September 2018 15:06 WITA

DPPPA: Rata-rata Tiga Pernikahan Dini Per Hari di Sulsel

Penulis: Azwar Basir
Editor: Nur Hidayat Said
DPPPA: Rata-rata Tiga Pernikahan Dini Per Hari di Sulsel
Ilustrasi.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR  - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulsel mencatat kasus pernikahan dini di Sulsel selama Januari-Agustus 2018 mencapai 720 kasus.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Meisy Papayungan, mengatakan kasus pernikahan dini di Sulsel hampir setiap hari terjadi. 

Bila dirata-ratakan dalam delapan bulan terakhir, ada tiga kasus pernikahan dini terjadi di Sulsel setiap harinya. "Anak yang tidak diberikan izin menikah melalui KUA mereka (keluarga) menikahkan anaknya di bawah tangan, dan tidak diakui secara negara," ungkap Meisy.

Salah satu alasan orang tua rela menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur, karena ekonomi dan tidak ingin membuat keluarganya malu akibat hamil di luar nikah.

"Kita lihat salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini karena menjaga rasa malu. Menurut mereka, dari pada membuat malu keluarga mending dinikahkan. Menjaga nama baik keluarga, selain itu karena alasan ekonomi," ujar Meisy.

Meisy pun mengungkapkan kendala dari DPPPA, salah satunya yaitu aturan tentang pernikahan dini. "Selama ini kendala kita adalah UU perkawinan mengatur 16 tahun minimal perempuan, dan 19 untuk laki-laki. Sementara usia anak itu 18 tahun. Jadi ada 'gap' di situ. Jadi kita perlu mensinkronkan aturan kita," tuturnya.

Dia menilai, selama ini Kementerian Agama atau Pengadilan Agama juga banyak mengeluarkan dispensasi perkawinan anak. Dengan mempertimbangkan berbagai alasan, misalnya telanjur hamil.

"Sehingga umurnya belum 18 tahun pun dianggap terpaksa harus dinikahkan. Tapi bukan hanya aturan norma hukumnya, karena kan implementasinya ini ada di masyarakat," jelas Meisye.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nuranti, mengatakan ada beberapa dampak yang bisa terjadi bilan anak dinikahkan terlalu cepat alias menikah dini. 

"Di antaranya terjadi peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), stunting, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), putus sekolah, kemiskinan struktural, " ujar Nuranti.

Keterdesakan ekonomi dinilai bisa memaksa perempuan menjadi pekerja migran tidak berdokumen, terjebak dalam eksploitasi seksual anak/trafficking yang keseluruhannya akan berkontribusi pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (PM) di Indonesia.

Loading...

"Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan usulan pertimbangan untuk meninjau kembali beberapa Pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," ungkap Nuranti.

Dia juga menekankan, pemberian dispensasi terhadap anak yang menikah dini memerlukan pengaturan secara tegas, prosedural berdasarkan persyaratan yang jelas untuk menghindari multitafsir dari para pihak terhadap makna dispensasi.

Mengingat praktik perkawinan anak yang disebabkan oleh faktor keterbatasan ekonomi lebih dominan terjadi di wilayah pedesaan, maka penyelenggara pemerintahan di tingkat desa/kelurahan menjadikan permasalahan tersebut sebagai issue strategis yang harus tertuang dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Desa baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek.

"Penyediaan akses layanan pendidikan lanjutan atas yang merata akan mendukung terpenuhinya hak pendidikan anak secara tuntas sehingga dapat memperkecil ruang atau celah terjadinya praktik perkawinan anak, " tutupnya.

Sebelumnya, sehubungan dengan tingginya kasus perkawinan anak di Indonesia termasuk di Sulsel, Pemprov Sulsel melalui Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, meminta kepada Menteri Agama (Menag) untuk merevisi kembali UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Permintaan revisi tersebut tertuang dalam surat yang dilayangkan kepada Menag  dengan nomor surat 472.2/2893/DP3A ditandatangani langsung Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono. 

Ada beberapa poin menarik dalam isi surat tersebut yang diharapkan menjadi perhatian Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Syaefuddin. 

Salah satunya yaitu, Pemprov pembatasan usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 memperhatikan Instrumen Hukum Internasional antara lain Seruan Komite CEDAW Tahun 2017, dan Tujuan ke 5 SDG's Tahun 2016-2030 yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan anak adalah salah satu bentuk praktik terburuk bagi anak perempuan.

Selain itu, memperhatikan Instrumen Hukum Nasional antara lain UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang kematangan perkembangan anak, dan UU Kesehatan yang meninjau dari aspek kematangan dan kesehatan reproduksi.

Loading...
Loading...