Minggu, 16 September 2018 20:21 WITA

Ketika Pahlawan Tanpa Tanda Jasa "Menggugat" Ketidakadilan

Editor: Aswad Syam
Ketika Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Berpakaian hitam-hitam, para guru menggugat kebijakan pemerintah terkait pengangkatan CPNS yang tidak berpihak pada guru honor.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Minggu, 16 September. Monumen Mandala, menjadi saksi bisu. Ratusan guru honorer bersatu. Mereka menyuarakan hak. Sekaligus, "menggugat" kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak.

"Pahlawan tanpa tanda jasa" ini, sepakat. Satu suara. Lalu, menggunakan hari libur untuk menyuarakan hak mereka dalam bentuk petisi.

Ya, aksi damai dengan menyiapkan kain putih untuk ditandatangani sebagai bentuk protes. Mereka menilai, tak adil rasanya selama belasan tahunan bahkan puluhan tahun mengabdi, tapi sama sekali tidak dipedulikan, tidak dianggap, bahkan tidak berharga oleh pemerintah.

Bahkan dalam waktu dekat, mereka akan menjadi penonton pada ajang kompetisi adu nasib pada tes CPNS tahun 2018. Gaji yang jauh dari layak, tak membuat mereka mengeluh, karena yakin akan janji Pemerintah akan mengangkat mereka menjadi PNS.

Dalam petisi ini, ada dua permintaan yang disampaikan:

1. Pengangkatan tenaga guru harus melalui regulasi honor dan kontrak daerah. Kita tidak menentang jalur umum atau kebijakan pemerintah hanya meminta jalur khusus bagi kita para honorer,

2. Meminta bahwa K2 harus dihapuskan dengan cara pengangkatan secara langsung nontes, apalagi batas umur.

Dalam aksi damai ini, mereka memakai pakaian hitam-hitam dengan ikat kepala pita merah putih, hadir memberikan tanda tangan Petisi #SAVEGURU adalah warga masyarakat yang melintas, termasuk seorang politisi Kadir Halid, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Dr Muhktar Tahir, M.Pd, bahkan artis Anang Hermansyah, Ashanti dan Aurel, turut menandatangani petisi pada kain putih sekitar seribu meter. 

Ketika Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Muskar Nain Yunus,S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Umum Sahabat Guru Nusantara, turut hadir dan memberikan orasinya. “Kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden, untuk menganulir keputusan Menpan dalam proses pengangkatan guru. Pengangkatan guru harus melalui proses-proses, kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan pada Pemerintah terdahulu,” tuturnya.

Beberapa guru turut memberikan orasi, antara lain, Drs Syamsuddin, Armiati, S.Pd. M.Pd, Salma, S.Pd, Illyanti, S.Pd. juga Amrul, S.Pd.

Pada rencana kegiatan berikutnya, Ketua Umum SGN akan membentuk perwakilan-perwakilan Sahabat Guru Nusantara di daerah masing-masing, yang nantinya akan ke Makassar dan akan menyatukan bahasa guna mengantar suara para guru ke Senayan. 

"Mari teman teman tetap berdoa dan tetap mengajar seperti biasa kita akan terus mengawal hal ini," ajak para guru dalam orasinya.