Jumat, 14 September 2018 21:39 WITA

Protes Aturan Batasan Usia CPNS, Honorer K2 Demo di DPRD Bulukumba

Editor: Nur Hidayat Said
Protes Aturan Batasan Usia CPNS, Honorer K2 Demo di DPRD Bulukumba

RAKYATKU.COM, BULUKUMBA - Honorer kategori dua (K2) koordinator daerah (Korda) Kabupaten Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kabupaten Bulukumba, Jumat (14/9/2018).

Puluhan honorer yang telah masuk namanya sebagai K2 itu menuntut adanya aturan Kemenpan-RB pada penerimaan CPNS 2018, yakni batasan usia maksimal 35 tahun. 

Atas aturan ini, mereka mengaku dirugikan karena telah melakukan pengabdian belasan hingga puluhan tahun dan telah masuk namanya, namun gagal mendaftar sebagai CPNS.

Pada aksi ini, mereka menuntut agar memprioritaskan honorer K2 sebagai CPNS, tanpa ada aturan batasan usia.

"Kami menolak pemberlakuan PermenPAN-RB Nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan seleksi calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 karena besifat diskriminatif bagi honorer K2 dengan adanya batasan usia maksimal 35 tahun," ujar Arman, Sekertaris Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2-1) Korda Kabupaten Bulukumba.

Para honorer K2 juga meminta kepada pemerintah daerah bersama DPRD Bulukumba dan perwakilan FHK2-l Korda Bulukumba untuk melakukan konsolidasi langsung ke KemenPAN-RB tekait perekrutan CPNS 2018 yang dianggapnya tidak berkeadilan.

"Kami juga meminta kepada pejabat pembina kepengawaian daerah dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Bulukumba untuk melakukan uji publik hasil verifikasi kebenaran dokumen bagi tenaga honorer K2 formasi jalur khusus (usia 35 tahun) sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi dasar," ujar pengunjuk rasa lainnya, Hasbah.

Orasi dengan melakukan pembakaran ban bekas ini diterima di ruang paripurna kantor DPRD Bulukumba oleh Ketua DPRD, A Hamzah Pangki. Hamzah Pangky berujar, DPRD Bulukumba yang masuk dalam Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia sudah melakukan koordinasi dengan DPR RI dan Presiden RI serta identifikasi permasalahan terkait honorer K2.

"Perwakilan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia sudah melakukan negosiasi untuk merevisi UU ASN Nomor 5 tahun 2014, semoga tanggal 25 September sudah ada hasil dari revisi tersebut dan akan disampaikan kepada honorer K2," ujar Hamzah Pangky.

Diketahui, hampir seluruh kabupaten di Sulsel maupun Indonesia mengeluhkan adanya persyaratan pembatasan umur pada perekrutan CPNS K2.

"BKD telah membuat surat kepada KemenPAN-RB sebagai jalan untuk memberikan solusi terkait tenaga honorer K2 di atas umur 35 tahun untuk dijadikan CPNS," kata Hamzah Pangky.