Selasa, 11 September 2018 06:51 WITA

RESENSI BUKU

Dunia dengan Berjuta Mesin Kepentingan

Editor: Aswad Syam
Dunia dengan Berjuta Mesin Kepentingan
Cover buku

RAKYATKU.COM - Hubungan keagenan antara prinsipal (legislatif) dan agen (eksekutif), memberikan manfaat dalam mengatasi masalah keterbatasan yang dimiliki setiap orang. Namun, hubungan itu bukan tanpa risiko. Pasalnya, delegasi membawa konsekuensi terjadinya transfer kekuasaan yang dapat disalahgunakan.  

Contohnya, ketika rakyat memberikan delegasi kepada legislatif dan eksekutif, rakyat memberikan sebagian wewenang untuk mengatur dan mengurus organisasi pemerintahan kepada legislatif dan eksekutif.  

Kemungkinan yang terjadi adalah, penyalahgunaan atas wewenang yang diberikan. Karenanya, buku ini mengupas dan menguliti lebih jauh hubungan keagenan legislatif dan eksekutif, dalam proses anggaran pada pemerintahan daerah.  

Interaksi di antara mereka, diurai dan dirangkai, untuk memberi manfaat berupa pemahaman dalam pengambilan kebijakan anggaran. Buku ini mengungkap dan memetakan hubungan keagenan di antara mereka, selanjutnya membangun sebuah teori berkaitan dengan hubungan kontraktual, yang berlandaskan pada kearifan nilai budaya lokal masyarakat, dengan metodologi dekonstruksi ala Derrida.  

Nilai-nilai kearifan lokal yang termarjinalkan, kemudian digunakan untuk membangun sebuah kerangka model hubungan keagenan eksekutif-legislatif yang holistik, dalam bingkai proses anggaran.

Di Indonesia, hubungan legislatif dan eksekutif di pemerintahan daerah, tampak tertuang secara eksplisit dalam UU Nomor 22 tahun 1999.  

Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (otonomi daerah), telah memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintahan daerah (eksekutif) dan fungsi perwakilan rakyat (legislatif).  

Berdasarkan pembagian tersebut, peran eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas anggaran, sedangkan peran legislatif, melaksanakan legislasi, penganggaran dan fungsi pengawasan.  

Baik legislatif (prinsipal) maupun eksekutif (agen), masing-masing ingin memaksimalkan utilitasnya. Dalam konteks proses anggaran, eksekutif memiliki kecenderungan untuk memperbesar anggaran keagenannya, baik dari segi finansial maupun non-finansial, sementara legislatif (politisi) mengutamakan selfinterest-nya.  

Akibatnya, baik eksekutif maupun legislatif, ketika membuat kebijakan anggaran tidak berdasarkan pada pertimbangan keseluruhan alternatif dan kepentingan publik, tetapi bersumber dari motivasi pribadi.

Manusia dipandang sebagai homo economicus atau economic man, yang beranggapan, manusia memiliki kecenderungan menginginkan sesuatu yang lebih dengan pengorbanan yang kecil.
  
Fenomena hubungan keagenan legislatif-eksekutif, juga dipengaruhi konsep tersebut. Sehingga mengarah pada kepentingan yang sama, yaitu penumpukan kekayaan untuk diri pribadi. 

Seperti tampak pada hubungan keagenan legislatif dan eksekutif daerah di Indonesia, yang mengarah pada suatu bentuk “kerjasama” (collusion) yang menyengsarakan rakyat. 

Beban yang ditanggung rakyat dalam bentuk value loss, sangatlah besar. Dapat dibayangkan, sekitar 50 sampai 70 persen anggaran daerah digunakan untuk membiayai kepentingan eksekutif maupun legislatif.  

Temuan empiris buku setebal 317 halaman yang ditulis Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., Ak., M.Soc.Sc., CA  ini, menunjukkan, seharusnya rakyat diutamakan dalam alokasi anggaran, karena merekalah pemilik dana tersebut melalui kontribusi pembayaran pajak.

Namun, kenyataannya sebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk membiayai organisasi pemerintahan. Dan legislatif yang diberikan wewenang oleh rakyat untuk mengendalikan anggaran, tidak menjalankan tugasnya dengan baik. 
 
Dengan demikian, sungguh reformasi merupakan sebuah tuntutan zaman. Sebab praktik kekuasaan yang dijalankan selama ini, telah membuat transparansi dan pertanggungjawaban publik menjadi mandul.  

Kekuasaan berada dalam cengkeraman pemerintah (eksekutif) dan dipergunakan sangat eksesif untuk memenuhi kepentingan pemerintah.  Reformasi menyebabkan legislatif dikembalikan fungsinya dalam kebijakan anggaran.  

Sehingga, eksekutif dapat dicegah untuk tidak melampaui batas-batas wewenang atau mencoba melakukan akumulasi kekuasaan. Sayangnya dalam konteks ini, lembaga legislatif menjadi overacting dalam melakukan pengawasan, sementara pihak eksekutif belum dilengkapi dengan seperangkat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan legislatif.

Proses peralihan dari sistem pemerintahan pusat ke arah sistem otonomi daerah atau sistem sentralistik ke arah sistem desentralistik, telah menyebabkan terjadinya keterputusan historis (discontinuity) terhadap berbagai realitas sejarah masa lalu, khususnya sejarah orde baru.  

Sayangnya, perilaku legislator diwarnai kepentingan pribadi (termasuk di dalamnya kepentingan partai politik). Karenanya, banyak pihak yang menuding, mereka tidak merepresentasikan kepentingan pemilih, tetapi mewakili kepentingan partai politik yang diusungnya.  

Jaringan-jaringan negatif telah memenuhi ruang-ruang kehidupan hubungan keagenan kontemporer eksekutif dan legislatif, yang di dalamnya berbagai bentuk jaringan kejahatan dibungkus topeng-topeng citra dan imagologi.  

Di dalam dunia jaringan negatif itulah bertemu, berinteraksi, silang-menyilang, melebur, dan tumpang-tindih berbagai kepentingan.  Sehingga, yang tercipta adalah dunia yang dibentuk berjuta mesin kepentingan. Suatu mesin yang menggunakan semua jaringan, setiap relasi. Segala hubungan untuk menyalurkan segala kepentingannya, yang di dalamnya berbagai bentuk kejahatan dilakukan secara halus dan tak tampak, karena diselimuti oleh tabir-tabir citra.  

Kepentingan ekonomi di dalam politik, kepentingan politik di dalam ekonomi, kepentingan politik di dalam hukum, dan lain-lain. Penulis buku ini kemudian menekankan otonomi daerah, sebagai sebuah proses dekonstruksi (pembongkaran atau pencairan) sistem kekuasaan dan budaya yang terpusat, seragam, dan otoriter tersebut, sehingga menciptakan fragmentasi kebudayaan-kebudayaan (plural) yang dalam hal tertentu telah terlepas dari kekuasaan pusat. (*)

Penulis: Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., Ak., M.Soc.Sc., CA
(Ketua Prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas)