Jumat, 07 September 2018 19:41 WITA

Gubernur Nurdin Abdullah Bicara Soal Temuan BPK di Proyek CPI

Editor: Mulyadi Abdillah
Gubernur Nurdin Abdullah Bicara Soal Temuan BPK di Proyek CPI
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kiri) saat proses serah terima jabatan, Jumat (7/9/2018). Foto: Arfa Ramlan

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyebut mega proyek Center Point of Indonesia (CPI) tidak akan lagi menyedot APBD Pemprov Sulsel. 

Mantan bupati Bantaeng dua periode ini mengatakan, proyek reklamasi seluas 157 hektare itu kini sudah dikerjakan oleh pihak swasta hingga proses penyelesaian. 

Investor pengembang kawasan CPI ini adalah konsorsium perusahaan patungan Ciputra-Yasmin. Selain mereklamasi, investor ini membangun proyek bernama Citraland City Losari seluas 106 hektare dari total 157 hektare.

"Untuk CPI, itu sudah ada swasta yang masuk. Tinggal diperjelas status hukumnya. Tapi karena ada APBD yang pernah masuk, maka harus ada proses audit sehingga ke depannya tidak ada masalah," ucap Nurdin Abdullah, pada Jumat (7/9/2018). 

Nurdin Abdullah pun mengungkit temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan reklamasi CPI tersebut. Temuan yang dimaksud adalah berkurangnya lahan Pemprov Sulsel di CPI sebanyak 12 hektare.

"Tahun lalu saja sudah ada temuan BPK. Makanya itu tadi, kita audit lagi. Jika memang ada masalah hukum, itu jadi tanggung jawab pengelola yang lama, kita tidak mau terlibat," tegasnya.

Langkah audit itu dianggap perlu bagi Nurdin Abdullah untuk memastikan CPI terbebas dari persoalan hukum. "Bahaya kalau ikut serta juga kan," ketus Nurdin.

Meski demikian, Nurdin berharap setelah audit, tidak akan ada masalah. "Kita mau maju, bukan mundur, Jangan lagi ada berita, gubernur baru tidak mau tanggung jawab," tutupnya. 

Sebelumnya, Penjabat Sekda Sulsel, Tautoto Tana Ranggina telah menjelaskan soal dugaan pengurangan lahan milik Pemprov Sulsel di kawasan CPI. 

Dijelaskan, lahan reklamasi seluas 50,47 hektare tetap akan diterima oleh Pemprov Sulsel, diluar lahan pengganti 12,11 hektare yang dikeluarkan dari perjanjian kerjasama, dan telah disertifikatkan berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam addendum kedua.

"Dengan perincian reschedule, 35,98 hektare telah diserahkan pada tanggal 5 April 2018. Melalui berita acara penyelesaian pekerjaan hasil reklamasi CPI," kata Tautoto, Kamis (7/6/2018).

Ditambahkan Tautoto, sebanyak 1,90 hektare pada area jalan masuk akan diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2018. Sebanyak 0,48 hektare pada area jembatan, akan diserahkan paling lambat tanggal 31 Maret 2020.

"Dan 12,11 hektare sebagai lahan penggati akan diserahkan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh para pihak, setelah penetapan lokasi paling lambat 16 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama, atau paling lambat tanggal 2 September 2020," pungkasnya.