Kamis, 06 September 2018 15:20 WITA

Disdag Makassar: Tak Punya Surat Keterangan Miskin, Tidak Bisa Beli Epiji 3 Kg

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Disdag Makassar: Tak Punya Surat Keterangan Miskin, Tidak Bisa Beli Epiji 3 Kg

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Perdagangan (Disdag), mengeluarkan surat edaran untuk memperketat aturan pembelian elpiji 3 kilogram (kg).

Surat edaran bernomor 510/92/S.Edar/Disdag/IX/2018 tentang pengawasan, pengendalian, penertiban pendistribusian tabung gas elpiji 3 kg itu, ditujukan kepada seluruh pengusaha agen, pangkalan dan pengecer di Kota Makassar.

Kepala Bidang Perdagangan Disdag Makassar, Ikhsan NS mengatakan, surat edaran tersebut dikeluarkan agar penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.

"Kami meminta kepada pelaku usaha dalam hal ini agen, pangkalan dan pengecer, untuk lebih selektif dan tidak mendistribusikan atau menjual elipiji 3 kg kepada yang tidak berhak. Termasuk larangan mendistribusi ke luar Kota Makassar yang bukan wilayah penjualan mereka," kata Ikhsan pada Rakyatku.com, Kamis (6/9/2018).

Dalam edaran tersebut, Disdag Makassar juga melarang pendistribuasian atau penjualan elpiji 3 kg kepada pelaku usaha. Seperti industri, hotel, restoran, warung kopi, kafe, bar, rumah bernyanyi, laundry dan tempat usaha lainnya.

"Tidak boleh pula dijual kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai perusahaan daerah, TNI, Polri dalam wilayah Kota Makassar," ujarnya.

Seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp1,5 juta perbulan dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat, juga tidak diperkenankan membeli elpiji bersubsidi di wilayah Kota Makassar.

Surat edaran ini berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas  (LPG) Tabung Ukuran 3 Kg.

Kemudian seruan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 541/7472/DESDM/ tentang Larangan Penggunaan LPG Tabung Ukuran 3 Kg.

Surat edaran ini juga dibuat setelah adanya kesepakatan dalam rapat yang dihadiri perwakilan PT Pertamina MOR VII Sulawesi, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Bank Indonesia, Polda Sulsel dan instansi terkait lainnya.

"Kesepakatannya yaitu setiap calon pembeli elpiji 3 kg, harus menunjukan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau surat keterangan miskin lainnya. Jika tidak, maka ia tidak bisa membeli elpiji tersebut," pungkasnya.