Kamis, 06 September 2018 12:29 WITA

OPINI

Salah Kaprah Peningkatan Mutu Pendidikan

Editor: Aswad Syam
Salah Kaprah Peningkatan Mutu Pendidikan
Abdul Rahman (Founder, Celebes Global Act (CEGAT). Analis Mutu Pendidikan, LPMP Sulawesi Selatan, pernah tinggal di Australia)

RAKYATKU.COM - Seorang anak, EPA (16), siswi  SMP dari Blitar, Jawa Timur, tewas bunuh diri. Keinginannya melanjutkan pendidikan di sekolah impiannya, kandas akibat kebijakan zonasi. 

Sekolah impiannya konon adalah sekolah favorit. Sekolah favorit dalam pandangan masyarakat, adalah sekolah yang memiliki mutu di atas sekolah lainnya. 

Sederhananya, EPA mengakhiri hidupnya karena persoalan mutu pendidikan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian ke-satu Pasal 5 menyebutkan, pendidikan bermutu adalah hak setiap warga negara. 

Bagian ke-empat Pasal 11 di UU yang sama mengamanatkan, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, adalah kewajiban pemerintah di semua level, pusat dan daerah. Karenanya, kejadian bunuh diri EPA serta beberapa kejadian miris lainnya, karena persoalan mutu pendidikan adalah kejahatan pendidikan yang menjadi tanggungjawab segenap pelaku. Juga pemangku kepentingan pendidikan.  

Di sisi lain, anggaran pendidikan dari tahun ke tahun makin tinggi. Pun serapannya oleh Kementerian/Lembaga terkait, habis tak tersisa. Namun mutu pendidikan tidak jua meningkat. Kualitas pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga ASEAN, bahkan jika dibandingkan negara-negara yang lebih miskin seperti Samoa dan Mongolia. 

Sebagai perbandingan, dengan anggaran yang relatif sama, kualitas pendidikan Vietnam berada pada peringkat 8 dunia. Sedangkan Indonesia berada pada peringkat 58 (World Economic Forum). Ini adalah suatu anomali, karena bertahun-tahun keterbatasan anggaran senantiasa menjadi kambing hitam rendah serta ketertinggalan mutu pendidikan, di Indonesia. 

Ini menunjukkan, peningkatan dan perbaikan pendidikan tidak melulu tentang uang, sering berkaitan dengan cara pandang dan perilaku. 
Tulisan ini, mencoba menyoal beberapa cara pandang dan perilaku yang menghambat/menghalangi laju peningkatan mutu pendidikan.  
Pertama, sangat naif jika beranggapan, tidak ada usaha-usaha perbaikan mutu pendidikan yang telah dilakukan. Malahan, hampir setiap saat kepala sekolah, pengawas, guru dan peserta didik disibukkan dengan kegiatan-kegiatan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. 

Sayangnya kegiatan-kegiatan tersebut kurang atau tidak, berdampak terhadap mutu pendidikan, karena tertukarnya alat/cara dan tujuan. Alat yang dimaksud di sini, adalah program ataupun proyek yang didesain dan dilaksanakan untuk perbaikan, dan peningkatan mutu pendidikan yang dalam implementasinya banyak yang gagal fokus. 

Ujian Nasional (UN), contohnya, didesain untuk memetakan hasil belajar peserta didik, yang kemudian dijadikan input oleh segenap pihak-pihak terkait melakukan perbaikan, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing. 

Namun yang terjadi, semua pihak lebih fokus pada pencapaian angka-angka UN dari pada penggunaan hasil UN, untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Keriuhan dan kesibukan terjadi pada alat, sampai lupa pada substansi dan tujuan. Apalagi sering alat-alat ini hanya menjadi proyek-proyek kepentingan orang, atau pun kelompok tertentu. 

Kedua, kelompok sekolah, guru dan peserta didik yang paling membutuhkan bantuan, umumnya menjadi kelompok yang paling sering terabaikan. Program perbaikan dan peningkatan pendidikan selama ini menganut paham ‘elitis’. 

Sekolah, guru dan peserta didik dipilah dan dipilih menjadi kelompok-kelompok elite. Dulu ada sekolah berlabel SBI dan RSBI sekarang ada yang bergelar unggulan, model atau rujukan. Peserta didik disortir ke dalam rombongan belajar, sesuai dengan nilai tes, ulangan atau ujian (Kelas khusus, A, B, C dst). Kelompok-kelompok elite ini, kemudian mendapatkan berbagai macam fasilitas dalam bentuk bantuan teknis ataupun finansial dari pemerintah. Sedangkan sekolah, guru dan peserta didik di luar kelompok elite ini, menjadi kelompok yang terpinggirkan.  

Padahal, secara de facto, kelompok yang terpinggirkan sebenarnya lah yang paling membutuhkan perhatian dan bantuan. Mereka adalah sekolah-sekolah di daerah marginal dan tertinggal, guru-guru yang mengajar dengan sarana prasana, sangat terbatas dan peserta didik yang secara ekonomi, emosional dan intelektualitas terbelakang. 

Terakhir, pembagian tugas, wewenang ataupun hak dan kewajiban dalam urusan pemerintahan bertujuan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dan pelayanan, demikian juga di bidang pendidikan. 
Sayangnya, pembagian urusan ini sering dimaknai sebagai penyerahan kekuasaan yang banyak melahirkan ego sektoral. Kegiatan atau program perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, terhambat atau bahkan tidak bisa dijalankan di suatu sekolah atau daerah, kalau tidak mendapat restu dari sang penguasa bagian atau daerah tertentu. 

Ini terjadi dari pusat hingga ke daerah, bahkan sampai ke unit-unit terkecil yang mengurusi pendidikan.   

Memasuki dunia pendidikan Indonesia, layaknya memasuki ruang gelap seperti yang sering dikeluhkan oleh lembaga-lembaga donor pemberi bantuan ke Indonesia. Perbaikan banyak, tapi hasilnya tidak jelas. 
Data ada, tapi tidak ada yang sesuai. Ini terjadi bukan karena persoalan finansial, tetapi pola pikir dan perilaku yang gagal berubah memaknai tuntutan dan perkembangan pendidikan. 

Sampai dengan pola pikir dan perilaku di atas berubah, perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan masih pepesan kosong.

Penulis: Abdul Rahman
(Founder, Celebes Global Act (CEGAT). Analis Mutu Pendidikan, LPMP Sulawesi Selatan, pernah tinggal di Australia)