Rabu, 05 September 2018 09:09 WITA

Terbentur UU, MA Tak Bisa Percepat Putus Eks Koruptor Nyaleg

Editor: Aswad Syam
Terbentur UU, MA Tak Bisa Percepat Putus Eks Koruptor Nyaleg
Jubir MA, Suhadi.

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Pemerintah mendesak Mahkamah Agung (MA) segera memutus gugatan PKPU soal eks koruptor dilarang nyaleg. 

Hanya saja, MA mengaku tak bisa meluluskan itu. Pasalnya, terbentur UU.

Menurut Jubir MA, Suhadi, pihaknya tak bisa menyelesaikan gugatan PKPU yang diajukan para eks koruptor, karena UU Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, MA wajib menunggu gugatan di MK selesai dulu, baru bisa menyidangkan.

"Tidak bisa kita selesaikan, karena PKPU kan payungnya UU Pemilu dan itu sedang disidangkan di MK. Kalau di MK belum selesai kita tidak bisa sidangkan," ucap Suhadi sebagaimana dilansir detik, Rabu (5/9/2018).

Loading...

Suhadi manambahkan, dalam UU MK di pasal 55 mengatakan, uji materi di MA wajib dihentikan jika sebuah UU sedang diujimaterikan di MK. Aturan itu juga diatur di pasal 53 UU MK.

"Intinya kita tidak mungkin melanggar UU yang sudah ada. Itu yang harus kita ikuti," ujarnya.

Suhadi menyarankan KPU dan pemerintah, agar meminta MK menyelesaikan gugatan UU Pemilu yang sedang disidangkan. Menurutnya, mendesak MA memutus PKPU soal eks koruptor nyaleg itu salah alamat.

Loading...
Loading...