Senin, 03 September 2018 16:32 WITA

Tersangka Korupsi dan Tak Pernah Ngantor, Kok Gaji ASN Pangkep Tetap Jalan?

Penulis: Saiful Mujib
Editor: Nur Hidayat Said
Tersangka Korupsi dan Tak Pernah Ngantor, Kok Gaji ASN Pangkep Tetap Jalan?

RAKYATKU.COM, PANGKEP - Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Pangkep yang juga tersangka kasus korupsi dana desa, di Desa Mattirobone, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, Abdul Rahman, tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai staf Kecamatan sejak 2017 lalu. Anehnya, gajinya sebagai ASN tetap jalan sebagaimana biasa.

Di hadapan polisi Rahman mengakui hal itu. Walaupun tidak mendapatkan berbagai tunjangan, namun gaji pokok sebagai ASN, bahkan sejak akhir 2016 lalu, tetap masuk ke rekening miliknya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pangkep, Suriani, mengatakan terkait gaji pokok ASN, pihaknya tidak dapat menghentikan begitu saja, tanpa ada SK pemberhentian maupun penyampaian pelanggaran dari pimpinan di tempat tugasnya.

"Laporannya tidak ada masuk ke kita, jadi tidak bisa dipotong. Sementara proses itu ada di kecamatan, dalam hal ini oleh camat. Aturannya 46 hari akumulasi tanpa alasan baru dikenai pemotongan. Kalau cuti sakit tidak terhitung. Harusnya ada laporan dari pimpinannya dalam hal ini camat," ujar Suriani, Senin (3/9/1018).

Suriani berujar, sebelum penangkapan terhadap yang bersangkutan, pihaknya tidak berani begitu saja mengambil tindakan pemontongan. Sementara untuk mengambil keterangan langsung juga tidak dapat dilakukan, karena yang bersangkutan tidak pernah ada di tempat.

loading...

Abd Rahman merupakan staf Kecamatan Liukang Tupabbiring. Pada 2016 lalu ia diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kades Mattirobone, sebelum akhirnya mangkir dan tak menjalankan tugasnya. Ia pim digantikan pelaksana tugas lainnya, Sahaba Nur. Sejak saat itu Rahman tak pernah lagi kelihatan ke kantor. 

Sementara itu, Camat Liukang Tupabbiring, Paharuddin, saat dikonfirmasi menjelaskan pihaknya telah empat kali menyampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pangkep, terkait pelanggaran disiplin yang bersangkutan. 

Namun, soal kebijakan penggajian, kata dia, ada di tangan BKPPD. "Empat kali sejak 2017 lalu kami sampaikan surat pelanggaran indisipliner yang dilakukan Rahman. Kita tembuskan ke BKPPD dan Inspektorat," ungkap Paharuddin.

Diakui Paharuddin, sejak 2017 lalu, hanya sesekali Rahman terlihat datang, itupun kadang dalam tiga bulan sekali.

Loading...
Loading...