Jumat, 31 Agustus 2018 18:34 WITA

Tak Punya KKS, Jangan Harap Beli Elpiji 3 Kg di Makassar

Editor: Aswad Syam
Tak Punya KKS, Jangan Harap Beli Elpiji 3 Kg di Makassar
Suasana rapat koordinasi lintas instansi, terkait kelangkaan elpiji 3 kg di Makassar.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Isu kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg), masih terus bergulir di berbagai daerah di Indonesia. Di Kota Makassar sendiri, kelangkaan elpiji berbentuk melon itu mulai menimbulkan kepanikan di masyarakat.

Kelangkaan tersebut, disinyalir akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran. 

Kesimpulan ini diambil, mengingat jumlah elpiji 3 kg yang dipasok Pertamina untuk wilayah Kota Makassar, sudah melebihi jumlah penduduk miskin yakni mencapai 1,4 juta tabung per bulan.

Mengatasi persoalan tersebut, PT Pertamina MOR VII Sulawesi bersama Pemerintah Kota Makassar, memutuskan akan menerapkan aturan baru dalam pembelian gas bersubsidi itu. 

Warga yang ingin melakukan pembelian, wajib menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Keputusan ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama yang diambil, dalam rapat koordinasi yang dihadiri PT Pertamina MOR VII Sulawesi, Dinas Perdagangan Kota Makassar, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Bank Indonesia, Polda Sulsel, Dinas Sosial Makassar, dan instansi terkait lainnya.

"Kita tidak menutup mata, bahwa faktor utama yang mempengaruhi kelangkaan ini akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran. Karena realita yang diperoleh di lapangan, masih banyak masyarakat kaya yang menggunakan elpiji 3 kg," ungkap Unit Manager Communication & CSR MOR VII PT Pertamina, M Roby Hervindo usai rapat di kantor Dinas Perdagangan Makassar, Jalan Rappocini, Jumat (31/8/2018).

Sementara dalam aturan yang ditetapkan pemerintah, lanjutnya, tidak ada persyaratan yang dapat menunjukan perbandingan nyata antara warga mampu dan warga miskin. Sehingga, menyulitkan agen atau pangkalan untuk memilah mana yang berhak dan tidak berhak menerima elpiji 3 kg.

Aturan distribusi yang ditetapkan selama ini, hanya menetapkan, yang berhak mendapatkan elpiji 3 kg hanya warga miskin, yang berpenghasilan di bawah Rp1,5 juta perbulan.

"Kalau seperti itu identifikasinya bagaimana. Sedangkan mekanisme yang ada selama ini, cukup menunjukan KTP untuk kemudian dicatat di log book. Olehnya perlu aturan baru berdasarkan permintaan dari pemerintah setempat. Jika diputuskan harus menunjukan KKS, maka Pertamina siap melaksanakan," ujarnya.

Namun aturan ini, kata Roby, tentu memiliki konsekuensi. Yaitu, masyarakat yang tidak memiliki KKS harus siap-siap. Karena mereka tidak akan dilayani dalam pembelian elpiji 3 kg.