Rabu, 29 Agustus 2018 12:13 WITA

Lurah Viral Jeneponto, Harus Dicopot dan Jadi Staf Biasa Minimal 2 Tahun

Penulis: Himawan
Editor: Nur Hidayat Said
Lurah Viral Jeneponto, Harus Dicopot dan Jadi Staf Biasa Minimal 2 Tahun

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Ombudsman RI perwakilan Sulsel menyatakan M Yusuf yang juga merupakan Lurah Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto melakukan maladministrasi terkait sikapnya yang menolak melayani warga beberapa bulan yang lalu.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulsel, Subhan Djoer, mengatakan dalam laporan hasil akhir pemeriksaan yang dilakukan pihaknya, Bupati Jeneponto harus mencopot M Yusuf dari jabatannya sebagai sanksi atas tindakan yang telah dilakukannya.

"Ombudsman juga meminta bupati untuk tidak melakukan promosi jabatan kepada yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah melakukan investigasi dan pemeriksaan dalam waktu yang relatif lama," kata Subhan di kantor Ombudsman di Jalan Alauddin Makassar, Rabu (29/8/2018).

Subhan menambahkan, M Yusuf harus menjadi staf biasa minimal selama dua tahun. Hal ini akan dipantau oleh Ombudsman. Jika dalam tiga puluh hari laporan ini tidak ditindaki oleh pejabat Kabupaten Jeneponto, maka Ombudsman akan meningkatkan laporan ini menjadi rekomendasi. 

"Di undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 351, kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Apabila tidak memenuhi maka wajib memberikan sanksi kepada kepala daerah," jelas Subhan. 

Sementara itu, salah satu asisten Ombudsman RI perwakilan Sulsel, Ikram Nur Fuady, menyebut M Yusuf terbukti melanggar undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

Loading...

Dalam rekaman videonya yang beredar luas itu, Ikram mengatakan tidak seharusnya M Yusuf menolak melayani warganya. Apalagi dengan nada tinggi dan sikap arogansi yang jelas dimunculkan M Yusuf dalam video yang sempat viral itu. 

"Jadi pada intinya yang paling berat di situ ialah perbuatan tidak patutnya. Lurah Empoang selatan merupakan pegawai ASN dan pejabat pemerintah pelayanan publik seharusnya memiliki sifat-sifat profesional dan ramah kepada masyarakat," kata Ikram.

Laporan hasil akhir pemeriksaan Ombudsman terkait maladministrasi yang dilakukan M Yusuf diterima langsung oleh Maskur, staf ahli pemerintahan bidang politik dan hukum Kabupaten Jeneponto. 

Sebelumnya M Yusuf, lurah Empoang Selatan menghebohkan jagat maya setelah videonya yang menolak menandatangani permohonan warga beredar luas. Tidak hanya itu, M Yusuf juga mengeluarkan kata-kata yang bersifat arogan kepada warga. 

"Kalau saya tidak mau tanda tangan kau mau apa?" ujar M Yusuf sambil merokok kala itu.

Loading...
Loading...