Selasa, 28 Agustus 2018 15:24 WITA

Tak Sejalan MUI, FPU Parepare Gugat Kemenkes Terkait Vaksin MR

Penulis: Hasrul Nawir
Editor: Nur Hidayat Said
Tak Sejalan MUI, FPU Parepare Gugat Kemenkes Terkait Vaksin MR

RAKYATKU.COM, PAREPARE - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR) dari Serum Institute of India (SII) untuk imunisasi. Menurut Fatwa MUI, vaksin MR mengandung unsur haram, tetapi saat ini boleh digunakan atau mubah.

Meskipun telah keluar fatwa MUI, polemik akan vaksin tersebut masih menjadi perdebatan. Salah satunya dari Forum Peduli Umat (FPU) Kota Parepare.

Imam Besar FPU Kota Parepare, Rahmana Mappagiling, mengaku pihaknya telah menyiapkan gugatan perwakilan kelompok atau class action kepada Kementerian Kesehatan RI atas vaksin MR tersebut.

"Kita sudah menggelar rapat dan kesimpulannya program pemerintah dari Kementerian Kesehatan akan kami gugat dan sepenuhnya diserahkan kepada penasihat hukum kami untuk diajukan secara perdata di pengadilan," urai mantan legilslator ini, Selasa(28/8/2018).

Rahman menjabarkan, dalam fatwa MUI yang dikeluarkan, masalah darurat sangatlah bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Kata darurat, menurut dia, sesuai pengertiannya bersifat keterpaksaan artinya suatu hal yang terpaksa dilakukan karena adanya keadaan genting, gawat, dan berbahaya.

"Namun kenyataannya tidak ada hal berbahaya, belum ada anak-anak yang sakit atau mayat bergelimpangan karena kasus penyakit tersebut," tuturnya.

Rahman juga menganggap, Kementerian Kesehatan terkesan terburu-buru dalam menjalankan program tanpa menunggu fatwa MUI keluar dengan melabrak syariat dan unsur medis.

"Mereka tidak menimbang jika umat muslim di Indonesia adalah golongan mayoritas sehingga menimbulkan kekhawatiran. Apalagi setelah diteliti ternyata memang mengandung unsur yang diharamkan. Dari faktor medis sudah ada beberapa korban yang sakit dan meninggal setelah diberikan vaksin MR tersebut," terangnya.

Sekretaris FPU Kota Parepare, Abdul Rahman Saleh, mengatakan pihaknya akan mengumpulkan berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan program tersebut.

Loading...

"Kita sementara mencari alamat pihak-pihak yang dirugikan termasuk kasus anak yang meninggal dunia di Takalar, kita akan bersama-sama menuntut penghentian program tersebut," kata pria yang akrab disapa Arsal ini.

Arsal menilai, keluarnya fatwa MUI penuh dengan intervensi. Pasalnya, fatwa MUI baru keluar setelah program vaksin MR berjalan dan berpolemik.

"Jangan sampai karena takut uang program tidak cair sehingga akhirnya program tersebut dipaksakan berjalan meskipun sangat merugikan dan meresahkan masayarakat," sesal dia.

Sebelumnya, fatwa MUI menjelasakan ketentuan hukum penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya adalah haram. Penggunaan vaksin MR produk dari SII hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.

Hanya, penggunaan vaksin MR produk dari SII pada saat ini dibolehkan atau mubah karena ada kondisi keterpaksaan atau darurat syar'iyyah. Mengingat belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. 

Penggunaan vaksin MR pada saat ini dibolehkan karena ada keterangan dari ahli yang kompeten serta dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi. Hanya, kebolehan penggunaan vaksin MR tidak berlaku jika sudah ditemukan ada vaksin lain yang halal dan suci.

Komisi Fatwa MUI merekomendasikan, pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan menyertifikasi halal produk vaksinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Loading...
Loading...