Selasa, 21 Agustus 2018 08:49 WITA

Kisruh Berlanjut, Zulkifli Hasan Sebut Sri Mulyani Menyesatkan

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Kisruh Berlanjut, Zulkifli Hasan Sebut Sri Mulyani Menyesatkan
Sri Mulyani (Ist).

RAKYATKU.COM - Selisih pendapat antara Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berlanjut. 

Kali ini, Zulkifli Hasan menjawab tudingan Sri Mulyani soal pendapatnya terkait utang pemerintah yang bernada politis. "Ini MPR/DPR lembaga politik bukan lembaga sosial, jadi ngomong politik ya (memang) tempatnya," kata Zulkifli.

Zulkifli lalu mengatakan bahwa Sri Mulyani sendiri yang menyatakan utang jatuh tempo pemerintah pada 2019 sebesar Rp409 triliun bakal lebih berat. Sri Mulyani juga menyebut utang tersebut bakal lebih besar jika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

Ia juga menyampaikan kritik beberapa pihak, seperti Rizal Ramli terhadap performa Sri Mulyani. Pemerintah dinilai kurang inovatif dalam mengelola utang sehingga terkesan kelimpungan saat mendekati jatuh tempo.

"Loh kok baru sekarang mengatakan berat membayar utang, kemarin-kemarin kemana?" imbuh Zulkifli mengutip ucapan Rizal Ramli, seperti dilansir laman CNNIndonesia.

loading...

Zulhas juga mengkritik pernyataan Sri Mulyani yang terkesan menyalahkan pemerintah sebelumnya soal utang yang jatuh tempo pada tahun depan. Menurutnya, sudah jadi kewajiban pemerintah yang sekarang untuk menyelesaikannya. "Jadi Menteri Keuangan yang menyesatkan," tukas Zulhas.

Ucapan Zulhas ini merupakan pembelaan dirinya terhadap kritik yang dilempar oleh Sri Mulyani. Dalam pidato Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2018, Zulhas menyatakan besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2019 sebesar Rp400 triliun, tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan.

Sri Mulyani mengatakan pernyataan Ketua Umum PAN tersebut bermuatan politis dan menyesatkan. Ia mengungkapkan 44 persen pembayaran pokok utang pada 2018 yang totalnya sebesar Rp396 triliun merupakan utang yang dibuat pada periode sebelum 2015.

"Pokok utang 2018 itu dihitung dari akhir Desember 2017, 44 persen dari total itu berasal dari utang periode sebelum 2015 (sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR (Majelis Permusyawarahan Rakyat) saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu," ucap Sri Mulyani.

Loading...
Loading...