Kamis, 16 Agustus 2018 08:29 WITA

Fraksi di DPRD Sulsel Terbelah Soal Usulan Sewa Helikopter NA

Penulis: Fathul Khair
Editor: Aswad Syam
Fraksi di DPRD Sulsel Terbelah Soal Usulan Sewa Helikopter NA
Nurdin Abdullah dan helikopter sewaannya pada masa kampanye Pilgub Sulsel beberapa waktu lalu.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel tetap ngotot, untuk tidak memasukkan sewa helikopter yang diusulkan masuk dalam APBD-P tahun 2018 Pemprov Sulsel.

"Saya kira semua teman-teman fraksi berpihak untuk kepentingan rakyat kecil. Bukan pada kepentingan sewa helikopter," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel, Fahruddin Rangga kepada Rakyatku.com, Rabu (15/8/2018) kemarin.

Pernyataan Fahruddin ini, menanggapi rencana PKS menggalang kekuatan lintas fraksi, untuk meloloskan program yang diusulkan cagub dan cawagub Sulsel terpilih, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan).

"Biarlah rakyat yang menilai itu fraksi mana yang berpihak untuk kepentingan rakyat kecil. Jadi bukan soal galang-menggalang kalau terkait dengan ini," lanjut Fahruddin yang juga Ketua Banggar DPRD Sulsel ini.

Kata Fahruddin, usulan sewa helikopter ini harus dilihat berdasarkan asas manfaat dan urgensinya. Karena salah satu alasan usulan ini dikeluarkan, untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menjangkau daerah yang terkena bencana alam.

"Karena kalau alasannya mengantisipasi bencana yang dikhawatirkan terjadi di sekitar Desember, itulah tujuan anggaran belanja tak terduga. Yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan force majeure," lanjut Fahruddin.

Sehingga menurut dia, sewa helikopter ini, belum begitu penting dilakukan untuk saat ini. Apalagi, dengan melihat kondisi keuangan Sulsel.

"Sementara ada pemangkasan anggaran dilakukan di OPD yang secara nyata berkaitan dengan kepentingan petani dan nelayan. Sebagai contoh di Dinas Pertanian Holtikultura dan Dinas Perikanan dan Kelautan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulsel, akan menggalang dukungan lintas fraksi, guna meloloskan usulan penyewaan helikopter yang diusulkan gubernur Sulsel terpilih, Nurdin Abdullah.

"Insyaallah. Kami yakin, teman-teman di DPRD Sulsel akan paham. Apalagi helikopter itu akan digunakan untuk kepentingan rakyat," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Ariady Arsal saat dikonfirmasi Rakyatku.com, kemarin.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), juga akan pasang badan mengawal usulan ini.

Anggota Fraksi PAN DPRD Sulsel, Irwandi Natsir menjelaskan, bila pengadaan helikopter itu dianggap dapat memudahkan gubernur Sulsel dalam menjalankan tugas, pihaknya menganggap tidak ada salahnya untuk diterima usulan tersebut.

Loading...

"Kalau hal itu dipandang bisa mempercepat akselerasi pelayanan masyarakat, serta performa pemerintahan, saya kira tidak masalah," kata Irwandi kepada Rakyatku.com, Rabu (15/8/2018).

Namun demikian kata Irwandi, soal usulan sewa helikopter itu, tentunya mesti menjadi kajian mendalam dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

"Sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan untuk hal tersebut," tambah Irwandi.

PKS dan PAN memang diketahui sebagai parpol pengusung Prof Andalan pada Pilgub Sulsel 2018 lalu.

Usulan itu, juga ditanggapi Fraksi Partai Demokrat. Anggota Fraksi Demokrat, Selle KS Dalle menyebut, penganggaran sewa helikopter itu, sulit untuk dimasukkan dalam APBD-P tahun 2018 Pemprov Sulsel. Menurut Selle, tidak boleh ada program baru yang dimasukkan.

"Kecuali kegiatan baru yang menjadi bagian program sebelumnya. Jadi sebenarnya kita ini menghargai semangat Pak Nurdin Abdullah untuk melakukan hal baru dalam pemerintahan," kata Selle yang juga anggota Banggar DPRD Sulsel ini.

"Pertanyaannya juga sangat teknis. Itu helikopter berapa kali mau dipakai, dan dalam kegiatan apa. Kalau sebagai penunjang kerja, kan sekarang berbasis IT, akses informasi ke daerah sudah bagus, tinggal koordinasinya saja," jelasnya.

Biaya sewa helikopter yang diusulkan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman, sebesar Rp2,75 miliar untuk 50 jam.

"Helikopter itu hanya untuk disewa, tidak ada pengadaan. Itu pun sewa hanya Rp2,75 miliar untuk beberapa jam saja, sekitar 50 jam saja selama 2018 ini, Itu pun belum tentu kita pakai karena peruntukannya untuk hal-hal yang sifatnya urgen," ujar Tim Transisi Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, Jayadi Nas, pada Rabu (15/8/2018). Bila usulan ini diterima DPRD Sulsel, tarifnya diperkirakan mencapai Rp55 juta/jam.

Usulan sewa helikopter itu, sudah masuk dalam naskah KUA PPAS APBD-P Tahun 2018 Pemprov Sulsel yang tengah dibahas di Banggar DPRD Sulsel.

Loading...
Loading...