Senin, 13 Agustus 2018 09:34 WITA

Pengganti Sandi Dipilih Lewat Rapat Paripurna, Taufik Bersaing Mardani

Editor: Abu Asyraf
Pengganti Sandi Dipilih Lewat Rapat Paripurna, Taufik Bersaing Mardani
Mardani Ali Sera

RAKYATKU.COM - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra disebut-sebut bersaing kuat untuk mengisi kursi lowong wakil gubernur DKI Jakarta. Keduanya akan bersaing dalam pemilihan yang berlangsung dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Kedua calon kuat tersebut yakni mantan Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI 2017, Mardani Ali Sera dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta asal Partai Gerindra, M Taufik.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membenarkan bahwa nama Mardani salah satu yang masuk bursa cawagub pengganti Sandiaga Uno yang mengundurkan diri.

Mardani pun sudah menyatakan kesiapan bila ditunjuk menggantikan Sandiaga Uno. "Saya akan taat pada perintah pimpinan," kata Mardani.

Mardani bakal bersaing dengan politikus Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Sekadar informasi, pasangan Anies-Sandi diusung dua parpol, yakni Partai Gerindra dan PKS. Sempat beredar kabar bahwa jatah wagub yang lowong itu akan diberikan kepada PKS.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan aturan dan mekanisme pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Sandiaga Uno berbeda dengan pengangkatan Djarot Saiful Hidayat sebagai Wagub DKI pada 2014 silam.

Pada 2014 lalu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2014 menggantikan Joko Widodo (Jokowi) yang dilantik menjadi presiden periode 2014-2019 kala itu. Posisi wagub yang ditinggalkan Ahok kemudian diisi Djarot.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin, lewat pernyataan tertulis, menjelaskan di era Ahok, mekanisme pengangkatan mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2015 dan PP Nomor 102 Tahun 2014. Aturan itu memberi wewenang penuh kepada Gubernur untuk mengangkat Wagub.

Berdasarkan aturan tersebut, Ahok memilih sendiri Djarot sebagai Wagub. Namun, kata Bahtiar, status UU tersebut kini sudah dihapus dan diganti UU Nomor 10 Tahun 2016. Pengisian kekosongan Wagub dilakukan melalui pemilihan di dalam sidang paripurna DPRD sebagaimana amanat Pasal 176.

Berdasarkan beleid tersebut, parpol atau gabungan parpol mengusulkan dua calon Wagub kepada DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya DPRD bakal memproses usulan tersebut melalui rapat paripurna. Ketika pemilihan selesai, DPRD berhak menetapkan hasil dalam rapat paripurna itu. 

"Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta kepada Presiden melalui Menteri," imbuh Bahtiar.