Rabu, 08 Agustus 2018 07:00 WITA

APBN Jadi Opsi Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Editor: Fathul Khair Akmal
APBN Jadi Opsi Tambal Defisit BPJS Kesehatan

RAKYATKU.COM - Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bakal menjadi salah satu opsi untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pemerintah masih akan melakukan penghitungan besaran defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sendiri memproyeksikan sampai akhir tahun ini defisit mencapai Rp16,5 triliun. Seperti diketahui, pada 2017 defisit mencapai Rp9,75 triliun. 
“Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan, tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta. 

Sri Mulyani pun masih enggan membeberkan skema pembiayaan APBN untuk defisit BPJS. Dia menyatakan harus menunggu perhitungan yang pasti terlebih dahulu.

“Pertama hitungannya saja masih kita tunggu. Kita lihat sajalah,” ujarnya. 
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, langkah mengatasi defisit akan dibahas pada rapat koordinasi bersama di Kementrian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Menurut dia, arahan presiden adalah agar layanan kesehatan tidak terganggu. 

“Tadi bagaimana pelayanan masyarakat jangan berhenti dan berjalan dengan baik,” ungkapnya. 

Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Irfan Humaidi enggan menyebut besaran defisit yang dialami oleh BPJS. Dia hanya mengatakan bahwa perhitungan angka defisit masih menunggu BPKP.

“Tidak boleh kita mendahului. Biar hasilnya dirilis oleh BPKP. Bisa saja kita bilang sekian, terus di review ternyata beda jadi tidak elok lah,” ujarnya dikutip dari okezone.com. 

Ditanyakan kapan laporan dari BPKP diserahkan? Irfan berharap Kamis ini sudah diterima. Pasalnya, hal tersebut bertepatan dengan rapat koordinasi bersama Kemenko PMK. 

“Kan Kamis nanti rapat. Mudah-mudahan BPKP sudah ada. Karena kan ini 10 hari, sampai Kamis,” tandasnya. 

Menurut dia, bantuan dari pemerintah pun bukan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Namun, skema pencairan akan diputuskan setelah ada hasil review.