Senin, 30 Juli 2018 16:44 WITA

Surat Edaran Salat Berjemaah Pemprov Sulsel Tidak Berlaku untuk Gubernur?

Penulis: Azwar Basir
Editor: Abu Asyraf
Surat Edaran Salat Berjemaah Pemprov Sulsel Tidak Berlaku untuk Gubernur?
Suasana pertemuan antara Pemprov Sulsel dengan Komisi X DPR RI, Senin (30/7/2018).

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Pemprov Sulsel telah menerbitkan surat edaran tentang salat berjemaah. Seluruh pejabat dan pegawai diimbau menghentikan aktivitas saat azan berkumandang dan melakukan salat berjemaah di awal waktu.

Surat edaran tersebut dikeluarkan pelaksana tugas Sekprov Sulsel, Tautoto Tanaranggina bulan lalu. Pria berdarah Toraja yang juga kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel itu telah menerapkannya saat menerima anggota DPR RI bulan lalu. Saat itu, Tautoto menghentikan pertemuan dan bergegas ke masjid untuk salat berjemaah.

Pemandangan berbeda tampak saat penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono menerima kunjungan kerja anggota Komisi X DPR RI, Senin (30/7/2018). Pertemuan tetap berlangsung saat azan salat asar berkumandang, bahkan hingga salat asar berjemaah selesai di masjid kompleks kantor gubernur.

Rombongan Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Abdul Fikri Faqih. Dia merupakan politikus asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX.

Loading...

Sebelumnya, penjabat Sekprov Sulsel Tautoto Tanaranggina mengeluarkan surat edaran untuk mengimbau kepada seluruh pejabat dan pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non PNS lingkup Pemprov Sulsel untuk menghentikan aktivitas saat azan berkumandang.

Tak sekadar menghentikan apapun aktivitasnya, pegawai yang beragama Islam juga diminta segera berwudu dan beranjak ke masjid melaksanakan salat fardu berjemaah. Setelah itu, barulah aktivitas kembali dilanjutkan.

"Tidak ada yang melatarbelakangi. Karena saya muslim, makanya saya mengimbau kepada umat muslim melaksanakan salat," katanya.

Loading...
Loading...