Sabtu, 28 Juli 2018 17:38 WITA

Diberhentikan DKPP, Ketua KPU Palopo: Ini Tak Adil dan Melukai Perasaan Kami

Penulis: Rizal
Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Diberhentikan DKPP, Ketua KPU Palopo: Ini Tak Adil dan Melukai Perasaan Kami
Ketua KPU Kota Palopo, Haedar Djidar.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, Haedar Djidar menyayangkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap 5 anggota KPU Palopo, Rabu (25/7/2018) lalu.

Ditemui Rakyatku.com di Kantor KPU Sulsel, Jalan AP Pettarani Makassar, Sabtu sore (28/7/2018), Haedar "curhat" panjang lebar dan mengeluarkan uneg-unegnya.

"Saya ingin menyampaikan ke publik bahwa keputusan DKPP itu kami anggap tidak adil. Publik bisa melihat bagaimana hasil Pilkada Palopo 2018 ini, dimana Palopo sebelumnya dikenal orang sebagai daerah zona merah. Tapi dengan kerja keras kami, zona merah itu berubah menjadi zona hijau. KPU Palopo juga mampu menciptakan partisipasi pemilih yang luar biasa dari sebelumnya 70 persen naik menjadi 81,80 persen. Itu luar biasa," ungkapnya.

Dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan tersebut, menurut Haedar, mereka merasa keputusan DKPP tersebut ada yang ganjil sebab cenderung melupakan proses panjang yang telah dilalui oleh KPU Palopo.

"Ini menjadi prestasi yang luar biasa di periode kami. Tapi kami merasa ini ganjil, apalagi menurut kami DKPP ini bukan lembaga peradilan yang secara utuh tapi kok tiba-tiba mengeluarkan keputusan yang sangat menyedihkan bagi kami. Melukai perasaan kami dan lembaga KPU," tambahnya.

Menurut Haedar, sebelum mengabaikan rekomendasi Panwaslu Palopo saat itu, pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI. Selain itu, keputusannya juga diperkuat oleh surat dari Dirjen Otonomi Daerah (Otda) kala itu yang menyampaikan bahwa mutasi yang dilakukan oleh petahana Judas Amir tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

"Hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang sesuai dengan penjelasan KPU RI. Surat penjelasan Dirjen Otda juga begitu. Semua sependapat dengan kami. Makanya kami ingin clearkan bahwa apa yang kami lakukan bukanlah sesuatu yang salah. Langkah yang kami lakukan itu sudah sesuai berdasarkan aturan. Panwas sudah kami menangkan, PT TUN juga sudah kami menangkan, MA juga sependapat apa yang kami lakukan sudah benar. KPU Palopo sudah dikuatkan dengan itu," katanya.

Loading...

Haedar pun berharap penjelasan lebih detail dari DKPP terhadap putusan pemberhentian tersebut. Apalagi, dalam amar putusan DKPP tidak mencantumkan detail pelanggaran yang dilakukannya bersama empat komisioner KPU Palopo lainnya.

"Makanya saya ingin menanyakan ke DKPP pelanggaran apa yang kami lakukan karena dalam amar putusan pun, tidak mencantumkan secara jelas apa pelanggaran kami. Apa perilaku kami yang dianggap melanggar dalam putusan DKPP itu, kami ini dijatuhi hukuman pemberhentian tetapi itu bukan perbuatan tercela. Kami tidak pernah mengambil uangnya orang. Kami sampai hari ini masih dengan kepala tegak dengan keputusan itu," tuturnya.

Haedar pun merasa terpukul secara psikologis dengan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, hal ini bukan hanya menyakiti dirinya tapi juga keluarganya.

"Ini bukan hanya pribadi tapi keluarga kami, anak dan istri juga merasakan. Makanya kami ingin sampaikan kepada masyarakat Sulsel dan Indonesia supaya terbantahkan semuanya. Ini bukan akhir dari segalanya," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap 5 anggota KPU Kota Palopo. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sesi II di kantor DKPP RI di Jakarta, Rabu (25/7/2018) yang disiarkan langsung lewat FB resmi DKPP.

Menurut DKPP, Komisioner KPU Palopo dalam proses pelaksanan Pilwalkot Palopo pada beberapa waktu lalu, tidak cermat dan mengabaikan rekomendasi Panwaslu Palopo perihal rekomendasi agar pasangan Judas Amir-Rahmat Bandaso didiskualifikasi sebagai peserta.

Loading...
Loading...