Kamis, 19 Juli 2018 11:44 WITA

Iran Gugat AS Karena Keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015

Editor: Suriawati
Iran Gugat AS Karena Keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015
Presiden Donald Trump menandatangani memorandum kepresidenan saat dia mengumumkan penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran pada hari Selasa, 8 Mei 2018. (Getty Images)

RAKYATKU.COM - Pemerintah Iran secara resmi telah mengajukan gugatan di Pengadilan Internasional (ICJ) untuk menuntut AS atas keputusan Presiden Donald Trump keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015.

Menteri luar negeri Iran pertama kali mengungkapkan berita itu pada hari Senin, dan mengatakan bahwa keputusan Trump melanggar perjanjian Republik Islam yang ditandatangani dengan AS dan lima negara lainnya.

Melalui Twitter, Menteri Luar Negeri Javad Zarif mengatakan bahwa Iran bermaksud untuk meminta AS “bertanggung jawab atas pengenaan sanksi sepihak yang melanggar hukum."

Menurut Mehr News Agency Iran, gugatan itu telah diajukan dengan mengutip Perjanjian 1955 Amity.

"Setelah menerima pandangan dari pengacara internasional dan penasehat hukum Iran, gugatan terakhir yang berisi keluhan Republik Islam Iran atas pelanggaran [AS] terhadap Perjanjian Amity telah didaftarkan pada 16 Juli 2018," kata seorang juru bicara kementerian luar negeri.

"Keputusan AS untuk memaksakan kembali sanksi nuklir bertentangan dengan kewajiban internasional Amerika Serikat," kata juru bicara itu. Kementerian juga berpendapat bahwa AS secara hukum "wajib untuk menghentikan pelanggaran internasional dan mengkompensasi semua kerusakan yang ditimbulkan."

Pada bulan Mei, Trump mengatakan AS akan mundur dari Kesepakatan Nuklir Iran 2015, secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA). Kesepakatan itu memungkinkan Iran menjual minyaknya di pasar dunia dan bagi perusahaan asing untuk memulai investasi di negara itu.

Menyusul keputusan Trump, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo berjanji akan menerapkan "sanksi terkuat dalam sejarah" terhadap Teheran.

Namun, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia dan China, yang juga menandatangani perjanjian itu, mengkritik keputusan Washington, dan berupaya untuk menyelamatkan JCPOA.

Tags