Jumat, 13 Juli 2018 17:34 WITA

OPINI

Rokok, Kemiskinan, dan Inovasi Kulon Progo

Editor: Aswad Syam
Rokok, Kemiskinan, dan Inovasi Kulon Progo
Penulis: M. Aliem, S.Si

KEMARIN (12/7/2018) diselenggarakan Deklarasi Anti Rokok di ruang redaksi Harian Fajar. Asap rokok memang telah menjadi permasalahan cukup serius. Banyak kasus penyakit yang disebabkan oleh asap rokok.

Biaya klaim BPJS juga membengkak akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok. Pemerintah pun menganggarkan sebagian anggaran dari pajak cukai rokok untuk biaya kesehatan.

Mengutip Harian Fajar edisi hari ini (13/7/2018) pada halaman 9 juga membahas tentang rokok. Judul beritanya begini "Sehari, Perokok Makassar 'Bakar' Rp3 Miliar". Wow, uang yang tidak sedikit. Bayangkan, Tiga Miliar Rupiah lo. Kalau dialokasikan untuk biaya pendidikan dan perbaikan gizi kan lumayan, tuh. 

Masalahnya kita tidak bisa melarang orang untuk tidak merokok. Kata mereka, itu juga hak asasi. Jadi, biarlah menjadi urusan pemerintah untuk mengaturnya.

Selama beberapa tahun terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) menyatakan, rokok adalah komoditas nomor dua tertinggi yang dikonsumsi setelah beras. 

Ini juga menyebabkan kemiskinan sulit dihapus. Kenapa? Karena uang yang harusnya digunakan sebagai biaya konsumsi di rumah, itu justru habis untuk membeli rokok. Uang untuk sayur dan lauk pauk pun, terpaksa dialokasikan untuk membeli
rokok. Biaya Pendidikan anak malah “dibakar” untuk rokok. Tidak banyak sih yang begini.

Tapi tidak sedikit juga. Data BPS hasil Susenas Maret 2017 mencatat rata-rata pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan per kapita per bulan untuk membeli rokok sebanyak Rp57.868. Wow. Angka ini nomor dua tertinggi setelah beras. Sedangkan pengeluaran penduduk per kapita sebulan untuk beras sebanyak Rp59.539. Bedanya hanya sedikit,kan? Ini kenyataan lo.

Bahkan untuk Kabupaten Selayar, rata-rata pengeluaran penduduk per kapita sebulan untuk rokok mencapai Rp84.237. Angkanya jauh berada di atas rata-rata Sulsel. Memang persoalan rokok ini simalakama. Pendapatan negara dari cukai rokok tidak sedikit. Tapi dampak negatifnya juga cukup besar. Salut untuk pemerintah daerah yang telah membuat aturan larangan merokok di tempat umum.

Sebagai contoh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo yang melarang iklan rokok di daerahnya. Ini dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang diakibatkan oleh rokok.

Setidaknya usaha ini dapat memangkas biaya pengeluaran rumah tangga yang tinggi dari pembelian rokok. Tidak main-main, terdapat papan iklan khusus bertuliskan “Selamat Datang di Kulon Progo, Kawasan Bebas Iklan Rokok”. Masih banyak lagi inovasi yang dilakukan oleh Bupati Kulon Progo, sehingga bisa menjadi salah satu pemateri di acara Indonesia Development Forum (IDF) 2018. 

Semoga para Bupati lainnya bisa berinovasi, sehingga dapat memajukan kesejahteraan masyarakat.

Penulis : M. Aliem, S.Si (Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru)