Sabtu, 14 Juli 2018 05:30 WITA

Ahok Bakal Jadi Cawapres Jokowi? Ini Kata Dua Ahli Hukum Tata Negara Asal Makassar

Editor: Abu Asyraf
Ahok Bakal Jadi Cawapres Jokowi? Ini Kata Dua Ahli Hukum Tata Negara Asal Makassar
Zainal Arifin Mochtar (kiri) dan Irman Putra Sidin.

RAKYATKU.COM - Di tengah rendahnya elektabilitas Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2019, muncul wacana untuk menduetkannya kembali dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bisakah Ahok jadi capres atau cawapres setelah bebas nanti?

Syarat capres dan cawapres diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 227 huruf (k), salah satu syaratnya, bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dua pakar hukum tata negara asal Makassar, Irman Putra Sidin dan Zainal Arifin Mochtar membedah pasal yang mengatur tentang pencalonan.

Irman Putra Sidin mengatakan hal yang harus dilihat baik-baik adalah pasal dalam UU Pemilu. "Dilihat dari ancamannya. Kalau dari UU itu ya ancamannya lima tahun. Mau vonisnya dua tahun atau enam bulan, itu soal lain, bukan itu yang dimaksud," kata Irman seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (13/7/2018).

Jadi, meski vonis hanya dua tahun, seseorang tetap tidak bisa menjadi capres atau cawapres selama pasal yang dikenakan memiliki ancaman lima tahun penjara. Dalam kasus Ahok, dia divonis dua tahun dan dinyatakan melanggar Pasal 156 huruf a KUHP. 

Pasal tersebut berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa". 

Pakar hukum dan tata negara lainnya, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, hal itu merupakan perdebatan yang sama ketika dulu Ahok masih didakwa dua dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156 dan 156a. Jika dalam UU Pemilu tertulis "dihukum 5 tahun", maka vonis yang menjadi acuan. Namun, jika dalam UU tertulis "diancam dengan hukuman 5 tahun", artinya pasal yang dilanggar jadi acuan. 

"Kalau dihukum 5 tahun berarti jatuhnya vonis. Kalau diancam dengan hukuman berarti bunyi pasal ancaman hukumannya itu berapa tahun," ujar Zainal. 

Zainal Arifin mengatakan, sebenarnya akan banyak perdebatan yang timbul terkait itu. Terkait apakah Ahok bisa jadi capres dan sebagainya. 

"Tapi, menurut saya, tidak perlu disibukkan kembali perdebatan itu. Cukup tanyakan saja ke Ahok dia mau maju apa enggak. Kalau dia enggak mau maju, kan, selesai kita enggak usah ribut. Kalau dia maju, baru kemudian mari kita perdebatkan kembali soal itu," ujar Zainal.