Kamis, 12 Juli 2018 19:32 WITA

Ini Alasan Sidang PK Jen Tang Ditunda

Penulis: Himawan
Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Ini Alasan Sidang PK Jen Tang Ditunda

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Tim jaksa penuntut umum menampik tudingan tidak hadir di sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus pemalsuan surat yang dilakukan Jen Tang pada Rabu (11/7/2018) kemarin. 

Pasalnya, tim jaksa penuntut umum dari Kejati Sulsel yang terdiri dari R Narendra Jatna, Nana Riana dan Andi Fajar sempat lebih dulu mendatangi PN Makassar tetapi majelis hakim belum hadir. 

"Waktu tim JPU ke pengadilan, hakimnya belum hadir di persidangan," ujar Salahuddin, Kasi penkum Kejati Sulsel, Kamis (12/7/2018).

Tim JPU sempat menanyakan kepada panitera pengadilan terkait alasan hakim belum hadir. Saat itu, panitera mengatakan bahwa hakim sedang berkegiatan dan akan hadir beberapa saat lagi. 

Untuk itu, tim jaksa meminta panitera untuk berkoordinasi jika hakim sudah hadir. Namun panitera tak kunjung melakukan koordinasi dengan tim JPU saat hakim sudah tiba di ruang sidang. 

"Tapi setelah jaksa mengecek kembali ternyata sidangnya sudah ditunda. Padahal tim jaksanya sebelumnya sudah ada di pengadilan," lanjut Salahuddin. 

Sidang agenda PK ini sendiri akan dilanjutkan pada Rabu (18/7/2018) pekan depan. Jen Tang sendiri selaku termohon dalam sidang ini juga tidak pernah hadir lantaran statusnya sebagai DPO dalam kasus penyewaan lahan buloa. 

Jen Tang hanya diwakili oleh kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang tersebut. Diketahui alasan pihak JPU mengajukan PK kasus pemberian keterangan palsu dalam akta autentik pada dokumen berupa akta pembelian lahan seluas 4.300 meter persegi di Jalan AP Pettarani Makassar atas putusan kasasi MA yang bernomor 1637K/Pds/2015 tanggal 28 Januari 2016. 

Saat itu, MA menolak kasasi JPU dan membebaskan Jen Tang. Namun Narendra mengatakan putusan kasasi tersebut walau berkekuatan hukum tetap tetapi isi kasasi yang dikeluarkan hakim MA pada saat itu memiliki pertimbangan bahwa perkara Jen Tang terbukti walau tidak diikuti dengan pemidanaan. Atas hal itulah, melihat vide pasal 263 (3) KUHAP, jaksa mengajukan PK.