Kamis, 12 Juli 2018 17:36 WITA

Mantan Kadis Kominfo Jeneponto Akui Terima Fee Rp20 Juta

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Mantan Kadis Kominfo Jeneponto Akui Terima Fee Rp20 Juta

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Mantan Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Jeneponto, Amir Syarifuddin, menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (12/7/2018). 

Ia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dan penimbunan Terminal Karissa Jeneponto sewaktu ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Jeneponto pada tahun 2015 silam. Proyek ini menggunakan APBD Jeneponto tahun 2015. 

Saat ditanya oleh majelis hakim yang diketuai Rustansyah mengenai proses pengerjaan proyek pengambunan dan penimbunan ini, Amir selalu memberikan keterangan kalau ia sudah lupa. Tercatat, ada belasan kali ia mengatakan lupa dan melontarkan kalau hal itu wewenang pejabat pembuat komitmen (PPK). 

"Ini wewenangnya PPK kalau berbicara teknis. Bukan domain saya. Saya lupa yang mulia. Saya sudah lupa yang mulia," kata Amir.

Namun, Amir mengakui ia menerima uang dari PPK usai proyek ini berlangsung. Amir membenarkan pernyataan jaksa jika dirinya awalnya menerima uang sebesar Rp 20 juta dari PPK yang saat itu dipegang oleh Hasanuddin Syam. 

"Waktu itu saya dibawakan uang Rp 20 juta dari PPK setelah selesai pekerjaan. Waktu itu saya tidak tahu, saya cuma terima dia bilang dari Haji Hambali hanya itu. Benar ini ada hubungannya dengan proyek ini," imbuh Amir. 

Usai pemeriksaan terdakwa ini, Amir Syarifuddin akan menjalani sidang pembacaan tuntutan yang akan digelar pekan depan. Dalam kasus dugaan korupsi ini, ada juga tiga terdakwa lain yang persidangannya dipisah. 

Ketiganya ialah tiga terdakwa lainnya turut hadir di persidangan ini yakni Hasanuddin Syam (Pejabat Pembuat Komitmen), Saenal Arifin (Konsultan Pengaws), dan Yanuar Sikki (Kontraktor). 

Amir Syarifuddin beserta terdakwa lainnya dikenai pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.