Kamis, 12 Juli 2018 14:49 WITA

Katanya Awal Juli, PNS di Bantaeng Belum Terima Gaji 13 Sampai Sekarang

Editor: Abu Asyraf
Katanya Awal Juli, PNS di Bantaeng Belum Terima Gaji 13 Sampai Sekarang
Suasana rapat paripurna DPRD Bantaeng, Kamis (12/7/2018).

RAKYATKU.COM,BANTAENG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantaeng menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017, Kamis (12/7/2018).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bantaeng, H Abd Rahman Tompo, turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Bantaeng, Abdul Wahab. Dalam rapat paripurna ini, topik utama membahas terkait pembayaran gaji 13 dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi ASN.

Seperti yang disampaikan dari Fraksi Hanura, yang menuntut agar infrastruktur jalan pedesaan di beberapa titik agar terus menjadi perhatian, diharapkan agar pemerintah memberi porsi anggaran pemeliharaan jalan yang lebih besar. 

"Kami juga menyarankan agar pembayaran gaji ke-13 segera dibayarkan, mengingat gaji tersebut diperuntukkan untuk biaya pendidikan," ujarnya. Padahal, pemerintah pusat sebelumnya menyatakan, gaji 13 itu akan dibayarkan pada awal Juli 2018.

Senada yang disampaikan oleh fraksi Nasdem yang menekankan agar gaji 13 dibayarkan secepatnya dan TPP dibayarkan secara rutin karena akan berdampak pada kinerja ASN. 

Namun fraksi Nasdem juga memberi catatan terkait APBD tahun anggaran 2017 yang mana PAD direncanakan sebesar Rp118 miliar lebih tetapi hanya terealisasi sebesar Rp66 miliar lebih. 

"Hal ini menunjukkan pengelolaan PAD masih jauh dari target dan harapan bersama," ungkapnya.

Disamping hal tersebut, seluruh fraksi menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017. Seluruh fraksi memberi apresiasi kepada pemerintah daerah karena telah memperbaiki capaian perkembangan ekonomi, masyarakat miskin semakin berkurang dan lapangan pekerjaan yang terus tersedia.

Paripurna kemudian akan dilanjutkan pada malam hari dengan agenda mendengar jawaban eksekutif atas penyampaian pemandangan umum anggota DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.