Rabu, 11 Juli 2018 20:41 WITA

Jadi Pemohon di Sidang PK Kasus Pemalsuan Surat Jen Tang, Tim Jaksa Malah Tidak Hadir

Editor: Andi Chaerul Fadli
Jadi Pemohon di Sidang PK Kasus Pemalsuan Surat Jen Tang, Tim Jaksa Malah Tidak Hadir

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sidang peninjauan kembali (PK) kasus pemalsuan surat yang melibatkan direktur PT Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jen Tang yang digelar di PN Makassar, Rabu (11/7/2018) terpaksa ditunda. 

Pasalnya tiga jaksa penuntut umum yang menjadi pemohon dalam sidang ini tidak menghadiri persidangan. Hal ini menjadi kontras jika melihat pengacara Soedirjo Aliman yang hadir di persidangan. Tim Penasehat Hukum Jen Tang sendiri datang dari Kantor Advocad Yapto Suryosumarno SH dari Jakarta dan hadir lengkap di persidangan tadi siang

Humas PN Makassar, Bambang Nur Cahyono menyebut tim jaksa sudah dua kali tidak hadir di persidangan. 

"Tadi sidang jentang, tetapi Pemohon (Jaksa PU) tidak hadir kembali untuk kedua kalinya dan dipanggil lagi untuk persidangan Tgl 18 Juli. Seharusnya agenda sidang hari ini adalah pembacaan PK oleh JPU," kata Bambang saat dikonfirmasi, Rabu (11/7/2018).

Bambang mengatakan majelis hakim memberi kesempatan kepada tim jaksa hingga tanggal 18 Juli pekan depan. Jika tim jaksa tidak hadir maka agenda sidang akan lanjut ke tahap berikutnya. 

"Konsekuensinya tidak ada hanya JPU kan tidak serius untuk mengajukan PK-nya,"imbuh Bambang perihal akibat ketidakhadiran tim jaksa. 

Sebelumnya pada minggu lalu, Tim jaksa dari Kejati Sulsel telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus pemberian keterangan palsu dalam akta autentik yang melibatkan Direktur PT Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jen Tang. 

Tiga jaksa yang menjadi pemohon hadir dalam sidang perdana yang digelar Rabu (4/7/2018) siang ini. Ketiganya ialah R. Narendra Jatna yang juga Aspidum Kejati Sulsel, Nana Riana Koordinator I Bidang Pidum, dan Andi Fajar Kepala Kamnegtibum & TPUL Kejati Sulsel.  

Aspidum Kejati Sulsel, R. Narendra Jatna usai penundaan sidang mengungkapkan alasan pihaknya mengajukan PK kasus pemberian keterangan palsu dalam akta autentik pada dokumen berupa akta pembelian lahan seluas 4.300 meter persegi di Jalan AP Pettarani Makassar atas putusan kasasi MA yang bernomor 1637K/Pds/2015 tanggal 28 Januari 2016. 

Saat itu, MA menolak kasasi jaksa penuntut umum dan membebaskan Jen Tang. 

Namun Narendra mengatakan putusan kasasi tersebut walau berkekuatan hukum tetap tetapi isi kasasi yang dikeluarkan hakim MA pada saat itu memiliki pertimbangan bahwa perkara Jen Tang terbukti. Namun perkara tersebut tidak diikuti dengan pemidanaan. Atas hal itulah, melihat vide pasal 263 (3) KUHAP, jaksa mengajukan PK.