Rabu, 11 Juli 2018 19:29 WITA

Terbitkan Rekomendasi KM Lestari Maju, Ini Alasan Bupati Selayar

Penulis: Himawan
Editor: Mulyadi Abdillah
Terbitkan Rekomendasi KM Lestari Maju, Ini Alasan Bupati Selayar
Basli Ali

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Bupati Selayar, Basli Ali angkat bicara perihal surat rekomendasi yang diterbitkan kepada Kapal Motor (KM) Lestari Maju.

Ditegaskan, surat rekomendasi yang ia terbitkan pada tanggal 3 November 2016 hanyalah surat biasa. Ia menyebut bahwa rekomendasi yang diberikan itu merupakan bentuk pelayanannya kepada siapapun. 

"Pemda Selayar memfasilitasi siapa saja yang berniat berinvestasi di Selayar selama mereka mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Ada orang datang ke Pemda minta rekomendasi ya kita beri," kata Basli, Rabu (11/7/2018).

Namun isi surat rekomendasi yang diberikan oleh Pemda Selayar kepada KM Lestari Maju juga memiliki aturan yang harus diperhatikan oleh kapal tersebut. 

"Di surat rekomendasi itu sangat jelas ada ketentuan yang tertera dari poin 1 sampai 5. Dimana ada aturan yang mesti mereka penuhi. Jadi kalau ada yang tidak mereka penuhi berarti rekomendasi itu tidak berlaku," jelasnya.

Diberitakan, tragedi karamnya KM Lestari Maju yang menewaskan 36 orang penumpang sudah menyeret tiga tersangka. Salah satunya adalah pemilik KM Lestari Maju.

Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak penyidik Polda Sulsel mendalami peran Bupati Selayar, Basli Ali.

Menurut Wakil Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Kadir Wokanubun, pendalaman peran Bupati Selayar sangat penting dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap bagaimana sebenarnya proses penerbitan izin beroperasi KM Lestari Maju. 

Pasalnya, rekomendasi persetujuan Bupati yang terbit tanggal 3 November 2016 perihal persetujuan pengoperasian KM Lestari Maju sebagai angkutan penyeberanfan lintasam Pamatata - Bira menjadi dasar pegangan oleh pemilik KM Lestari Maju. 

"Ada bentuk pertanggungjawaban Bupati di sini, sebelum keluar rekomendasi tentunya disertai dengan pengecekan fisik, kelayakan beroperasi atau tidak, serta dokumen-dokumen yang dianggap penting," ucapnya. 

"Jadi Bupati sebagai pemberi rekomendasi tentunya dianggap mengetahui sebelum rekomendasi ini dikeluarkan," kata Kadir.