Jumat, 06 Juli 2018 19:47 WITA

Bacakan Pleidoi, Pengacara Bur Sebut JPU Abaikan Fakta Persidangan

Editor: Aswad Syam
Bacakan Pleidoi, Pengacara Bur Sebut JPU Abaikan Fakta Persidangan
ilustrasi

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pengacara Burhanuddin Baharuddin, mengungkapkan isi pleidoi (pembelaan) untuk menanggapi tuntutan 5,6 tahun jaksa penuntut umum (JPU), dalam sidang lanjutan kasus penyewaan lahan negara di pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (5/7/2018).

Syamsuardi, ketua tim penasihat hukum sekali lagi menyebut, tuntutan JPU adalah kekeliruan. Dalam isi pembelaan itu, terdakwa berpendapat, tuntutan tersebut tidak benar karena proses hukum ini tendensius dan dipaksakan serta bernuansa politik menjelang pilkada.

"Untuk itu saya menilai tuntutan JPU tidak menganut asas transparansi, asas keadilan dan asas kepastian hukum," ujar Syamsuardi, Jumat (6/7/2018) saat dikonfirmasi. 

Pada umumnya, Bur beranggapan isi tuntutan JPU tidak sesuai dengan yang terungkap di persidangan, dan kelihatannya hanya mengulang dakwaan dan berita acara pemeriksaan saksi-saksi yang tidak disumpah, dan mengabaikan fakta-fakta persidangan.

SK Gubernur Sulsel tentang pencadangan lahan transmigrasi di Kabupaten Takalar yang dijadikan bukti JPU, hanyalah SK fotokopi. Dan itu dibuat untuk menersangkakan terdakwa. Hal ini kata Syamsuardi, tentu bertentangan dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP saat persidangan. 

Untuk itu, Syamsuardi berharap, majelis hakim bisa memberikan putusan yang adil di sidang putusan selanjutnya. Hal ini juga disebutnya penantian bagi warga desa itu, yang hingga sekarang mendukung mantan Bupati Takalar ini.   

"Kalau putusan ini melegitimasi SK gubernur sebagai alas hak, yang menyebabkan tanah masyarakat jadi tanah negara, tanpa melalui prosedur yang jelas. Maka bisa dibayangkan bagaimana nasib mereka di masa yang akan datang," pungkasnya.