Kamis, 05 Juli 2018 08:55 WITA

35 Warga Palestina Terluka Selama Protes Pembongkaran Desa Badui

Editor: Suriawati
35 Warga Palestina Terluka Selama Protes Pembongkaran Desa Badui
Foto: Reuters

RAKYATKU.COM - Pasukan Israel menyerang puluhan warga Palestina yang memprotes pembongkaran sebuah desa Badui dekat Yerusalem Timur yang diduduki.

Peristiwa itu berlangsung pada hari Rabu (04/07/2018) di desa Khan al-Ahmar. Menurut Palang Merah Palestina, setidaknya 35 warga Palestina terluka, termasuk empat yang dirawat di rumah sakit.

Video yang diambil oleh para saksi dan diedarkan secara online menunjukkan pasukan Israel memukul dan berusaha menangkap laki-laki, perempuan dan anak-anak. Dalam satu video, pasukan Israel terlihat menyeret paksa seorang wanita Palestina di tanah dan menarik jilbabnya.

35 Warga Palestina Terluka Selama Protes Pembongkaran Desa BaduiReuters melaporkan bahwa Israel telah memindahkan tiga buldoser ke desa Khan al-Ahmar, setelah militer meninggalkan pemberitahuan penyitaan tanah di sana pada hari Selasa. 

Rencana pembongkaran ini dijalankan setelah Israel dan komunitas Badui menghadapi pertempuran hukum yang panjang. Pada bulan Mei, Mahkamah Agung Israel menyetujui pembongkaran tersebut.

Sekitar 180 orang Badui, beternak domba dan kambing. Mereka tingga di gubuk-gubuk seng dan kayu sejak tahun 1953, jauh sebelum dua permukiman Yahudi saja dibangun di sekitarnya. Kota ini terletak di antara pemukiman utama Israel, Maale Adumim dekat Yerusalem.

35 Warga Palestina Terluka Selama Protes Pembongkaran Desa BaduiIsrael mengatakan pihaknya berencana untuk merelokasi warga ke daerah sekitar 12 kilometer jauhnya, dekat desa Abu Dis Palestina. Namun masyarakat percaya bahwa mereka secara paksa dipindahkan untuk memungkinkan Israel memperluas permukiman di tanah mereka.

"Saya lahir di sini dan tidak akan pindah ke tempat lain," kata Feisal Abu Dahok, dikutip Reuters. "Jika mereka menghancurkan desa, kami akan membangunnya lagi di sini atau di dekatnya."

Pada jumpa pers di Jenewa pada hari Selasa, seorang juru bicara untuk kantor hak asasi manusia PBB menyatakan keprihatinan atas laporan pembongkaran tersebut.

Dia mengatakan "hukum humaniter internasional melarang penghancuran atau penyitaan properti pribadi oleh penguasa pendudukan", referensi ke Israel, yang menduduki Tepi Barat dalam perang Timur Tengah 1967.