Senin, 02 Juli 2018 12:42 WITA

Bur Dituntut 5 Tahun 6 Bulan, Kuasa Hukum Sebut Cuma Salinan BAP

Penulis: Himawan
Editor: Mulyadi Abdillah
Bur Dituntut 5 Tahun 6 Bulan, Kuasa Hukum Sebut Cuma Salinan BAP
Mantan bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin saat mengikuti sidang beberapa waktu lalu. 

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kuasa hukum Burhanuddin Baharuddin Syamsuardi menilai jaksa penuntut umum sangat keliru dan tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang meringankan kliennya. 

Mantan bupati Takalar itu dituntut hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi penjualan lahan negara di Kecamatan Mangngarabombang. 

"Saya menganggap tuntutan itu berlebihan, karena kita tahu sendiri fakta persidangan, tidak ada yang memberatkan," ucap Syamsuardi, pada Senin (2/7/2018).

Syamsuardi bahkan menyebut bahwa tuntutan jaksa tersebut hanyalah salinan dari BAP dan dakwaan saja. Ia menganggap jaksa penuntut umum tidak mengerti inti dari kasus yang menjerat kliennya. 

Syamsuardi mengatakan tuduhan penjualan lahan negara yang diberikan kepada kliennya selama persidangan tidak pernah terungkap. Syam merujuk pada kesaksian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dihadirkan JPU yang tidak pernah menyebut ada kerugian negara. 

"Dari kesaksian dari BPKP sendiri itu nyata bahwa kerugian negara hanyalah berdasarkan hasil kesimpulan jaksa sendiri, yang dia salin. Bukan dari hasil kesimpulan BPKP sendiri," imbuhnya. 

Untuk itu, Syamsuardi mengatakan telah menyiapkan pleidoi untuk menanggapi segala isi tuntutan jaksa penuntut umum yang akan digelar pada Kamis (5/7/2018) pekan ini di Pengadilan Tipikor Makassar. 

"Nanti kita sampaikan pleidoi kita di kamis pekan depan. Saya tidak mau berspekulasi seperti dugaan jaksa tidak siap dengan terjadinya penundaan sebelumnya," pungkasnya. 

Salah satu anggota tim JPU, Abdullah mengatakan bahwa Bur dituntut dengan lama hukuman 5 tahun enam bulan itu karena dianggap terbukti bersalah dalam dakwaan subsidaer. Sidang pembacaan tuntutan sendiri digelar pada Kamis malam (28/6/2018) lalu. 

"Terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar, subsidaer 6 bulan kurungan karena terbukti bersalah melanggar pasal pasal 3 undang undang Tindak Pidana Korupsi," kata Abdullah, Senin (2/7/2018).