Sabtu, 30 Juni 2018 09:09 WITA

OPINI

Kemenangan Prof Nurdin dan Fenomena Koko

Editor: Aswad Syam
Kemenangan Prof Nurdin dan Fenomena Koko
Dr. Rahmad M. Arsyad, Direktur Indonesia Development Engineering Consultant (IDEC) 

HASIL Quick Count telah selesai, walau belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai metode ilmiah cuick count punya tingkat presisi yang mendekati kebenaran. Kalaupun bergeser, berdasarkan pengalaman saya tidak akan lebih berkisar pada angka 2 sampai 3 persen.

Melalui hasil quick count, telah terbaca dengan jelas pasangan pilihan rakyat Sulawesi Selatan. Gubernur dan Wakil Gubernur baru, Prof. Nurdin Abdullah- Sudirman Sulaiman. Tentu ini sangat menggembirakan, utamanya bagi saya yang sejak awal menjagokan duet nomor urut 3, sebagai pemenang pilkada Sulsel tahun 2018.

Alasannya, sudah pernah saya jelaskan pada dua tulisan sebelumnya, yang dari kesimpulan saya terbangun oleh tiga faktor penentu. Pertama, idealitas serta popularitas figur pasangan calon gubernur;  kedua, personal history calon yang dipandang cukup bersih; dan ketiga desakan publik untuk melakukan sirkulasi elite.

Tiga formulasi ini, hendaknya menjadi pembelajaran bagi siapapun calon dalam pilkada. Tiga formulasi yang sebenarnya juga tereplikasi dalam pemilihan gubernur Jawa Barat, yang pada akhirnya dibuktikan dengan kemenangan Ridwan kamil, menjadi Gubernur Jawa Barat yang baru.

Berbeda dengan Kota Makassar, di mana calon tunggal yang hadir menurut saya tidak memiliki legitimasi atas tiga faktor penentu di atas. Sehingga pada akhirnya, begitu kerepotan menghadapi gerakan kotak kosong (koko) yang sampai menit ini, berdasarkan hitungan cepat KPU telah sampai di angka 52%.

Sebuah fenomena yang cukup unik, ketika protes dan ketidaksetujuan publik begitu besar sementara calon yang ada tampak tidak berdaya, padahal mengikuti pilkada tanpa lawan dan didukung oleh mayoritas partai politik serta tentu saja modal yang cukup besar.

Prof Nurdin dan Koko

Bagi saya, kemenangan Prof. Nurdin Abdullah dan keunggulan kotak kosong telah menjelaskan, bagaimana memaknai tipologi pemilih Sulawesi Selatan. Pemilih yang dalam disertasi saya sebutkan sebagai pemilih ‘rasional pragmatis’. Tipologi pemilih yang berpikiran rasional yang menjatuhkan pilihan berdasarkan latar belakang figur kandidat, prestasi dan kemampuan, namun juga senantiasa berpikir pragmatis menyangkut keuntungan apa yang mereka dapatkan ketika kandidat itu menang.

Saya sangat meyakini proposisi yang disampaikan oleh Anthony Downs, bahwa pemilih ketika memberikan suara pada pemilu, senantiasa berdasarkan pada utility income atau manfaat apa yang akan mereka dapatkan dari seorang pasangan calon.

Faktor inilah yang bisa diyakinkan oleh Prof Nurdin Abdullah kepada pemilih. Bahwa ketika memimpin Kabupaten Bantaeng dirinya berhasil, kapasitas pribadi sebagai seorang Profesor adalah jaminan akan integritas pribadi, bertemu dengan desakan sirkulasi elite oleh publik Sulawesi Selatan yang mulai bosan dipimpin oleh rezim klan keluarga yang sama.

Sebaliknya, publik tidak sama sekali mengerti apa yang akan mereka dapatkan ketika pasangan Munafri Arifuddin-Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) memimpin Kota Makassar. Bagaimana kapasitas pribadi calon wali kota nomor urut 1 tersebut dalam bidang  pemerintahan, program dan janji kesejahteraan apa yang mereka tawarkan? Semuanya masih tampak buram.

Kelemahan tersebut, patut diakui bertemu dengan momentum utility income publik akan rezim petahana Ramadhan Pomanto masih cukup besar. Terbukti dari sejumlah survei yang menyampaikan tingkat kepuasaan publik Makassar akan kinerja kandidat petahana masih cukup tinggi.

Tidak heran, maka yang terdengar dan tersebar ke tengah-tengah masyarakat bukan kapasitas pribadi calon wali kota Munafri Arifuddin, namun dominasi kerajaan keluarga di belakangnya, serta berbagai isu cara-cara yang tidak adil di balik praktik pemilihan wali kota Makassar. Kondisi yang akhirnya menjadikan protes publik menjadi membesar dan direfleksikan melalui kemenangan kotak kosong.

Pelajaran Pilkada Sulsel dan Kota Makassar

Bagi saya, setiap momentum pemilihan kepala daerah senantiasa menyimpan banyak pelajaran berharga. Terlepas dari panasnya setiap ajang kompetisi yang berlangsung dan selebaran hoaks yang senantiasa membuat mual. Pilkada Sulsel dan Kota Makassar 2018, telah mengingatkan akan pentingnya tiga modal dasar seorang calon kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota atau bupati.

Pertama, tentu saja modal ekonomi karena agenda sosialisasi, biaya menggerakkan struktur politik dan komunikasi dengan partai pendukung, tetaplah membutuhkan cost politik yang tentu saja tidak sedikit. Soal besar kecilnya, semuanya tergantung cara kandidat dan tim itu sendiri dalam mengelola pembiayaan politiknya.

Modal ekonomi belumlah jadi jaminan seorang kandidat bisa melenggang mudah mencapai kemenangan. Faktor kedua yang juga sangat menentukan adalah modal kapasitas pribadi, gagasan apa yang mereka punyai, pikiran apa yang bisa menggerakan publik untuk tertarik memilih.

Ketiga, hal ini juga merupakan bagian terpenting adalah modal sosial dan itu sangat terkait integritas. Bagi mereka yang ingin menjadi kepala daerah, integritas pribadi bukanlah hal yang sepele. Apalagi kini kita berada pada era digital, dimana informasi dengan mudah menyebar dalam hitungan detik. Jejak digital tentang siapa kita, bukan hal yang sepele.

Tiga alasan inilah yang menurut saya, menjadi penjelasan di balik kemenangan Prof. Nurdin Abdullah dan fenomena kotak kosong di kota Makassar. Sesuatu yang harusnya menjadi pelajaran bagi siapa saja, karena Makassar dan Sulsel senantiasa punya kejutan.    

Dr. Rahmad M. Arsyad
Direktur Indonesia Development Engineering Consultant (IDEC)