Selasa, 26 Juni 2018 13:17 WITA

Opini

Pilkada Serentak dan Suara Perempuan

Editor: Mulyadi Abdillah
Pilkada Serentak dan Suara Perempuan
Hasmawati Salehe

“PILKADA serentak 2018 tinggal sehari. Para calon kepala daerah seolah berlari. Memacu kekuatan, mencapai tujuan. Tapi perempuan tak boleh lengah, sebab suaranya adalah penentu, kepada siapa estafet kepemimpinan akan tertuju.”

Dalam ajang pilkada serentak Sulsel yang akan digelar 27 Juni 2018 esok, lebih dari tiga juta perempuan mempunyai hak pilih. Jumlah suara yang sangat signifikan. Benarkah Suara perempuan adalah penentu?

Menakar Posisi Perempuan

KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi telah menetapkan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkada Sulsel 2018. Penetapan DPT tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2018 dalam rapat pleno terbuka penetapan DPT Pilkada Sulsel 2018 di Hotel Aryaduta, Makassar, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan jumlah DPT yang telah ditetapkan KPU Sulsel dalam rapat pleno terbuka tersebut, dipastikan pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki. Jumlah DPT Pilkada Sulsel 2018 ditetapkan sebanyak 6.022.987. Dari jumlah tersebut, sebesar 3.100.746 adalah pemilih perempuan dan 2.922.241 adalah pemilih laki-laki. DPT ini tersebar di sekitar 17.140 TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Jumlah pemilih perempuan lebih tinggi 10% dibandingkan jumlah pemilih laki-laki. Perbandingannya sekitar 60% banding 40%. Besarnya jumlah pemilih perempuan dalam DPT Pilkada Sulsel 2018 ini, mengantarkan perempuan pada posisi yang sangat penting. Suara perempuan menjadi penentu.

Menjadi Pemilih Cerdas

Pilkada serentak yang akan dihelat tahun ini merupakan momentum yang sangat strategis bagi perempuan. Jumlah pemilih perempuan yang lebih tinggi dibandingkan pemilih laki-laki menjadi peluang besar. Perempuan harus dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal.

Perempuan harus menjadi pemilih cerdas. Memilih calon kepala daerah yang mampu mengakomodir kepentingan, serta memiliki keberpihakan terhadap agenda juga isu-isu perempuan. Oleh karena itu, perempuan harus benar-benar mencermati figur, rekam jejak, prestasi, visi-misi dan program yang ditawarkan oleh setiap pasangan calon kepala daerah. Hal ini menjadi penting agar perempuan tidak keliru dalam menilai calon kepala daerah yang akan dipilihnya. 

Kekeliruan dalam menilai pasangan calon kepala daerah ini berpotensi besar menjadi pintu bagi terpilihnya kepala daerah yang tidak memiliki pemahaman gender yang baik. Kepala daerah yang tidak memiliki pemahaman gender yang baik menjadi kunci lahirnya berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan. 

Kesadaran agar perempuan lebih selektif dalam menilai dan memilih pasangan calon kepala daerah ini harus dibangun, agar perempuan tidak mudah diiming-imingi dan dimobilisasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan perempuan itu sendiri.

Perempuan harus berani dan mandiri dalam menentukan pilihan politiknya. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam pilkada tidak lagi dipandang hanya sebagai pelengkap, juga pendulang suara. Perempuan harus menjadi pemilih cerdas, agar Pilkada serentak tidak berlalu begitu saja tanpa makna bagi perjuangan, juga perbaikan nasib perempuan.

Penulis: Hasmawati Salehe
(Founder of Panrita Foundation)