Minggu, 24 Juni 2018 11:04 WITA

Prabowo dan Eva Sarankan Warga Terima Ampao, Siapa yang Tanggung Denda Rp200 Juta?

Editor: Abu Asyraf
Prabowo dan Eva Sarankan Warga Terima Ampao, Siapa yang Tanggung Denda Rp200 Juta?
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja

RAKYATKU.COM - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyarankan warga agar menerima ampao yang diberikan peserta pilkada. Menurut dia, uang yang dibagi-bagikan kandidat tersebut berasal dari rakyat juga.

Saran serupa datang dari politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari. Menurutnya, bagi-bagi duti pada Pilkada sudah menjadi realitas politik.

"Kalau ada orang bagi-bagi duit, terima saja. Tapi suara jangan beralih (ke calon yang lain)," kata sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP itu seperti dikutip dari Detikcom, Minggu (24/6/2018).

Mestinya, kata Eva, pemberian itu harus ditolak. Namun penolakan terhadap bagi-bagi duit politik tak bisa diwujudkan secara kecil-kecilan melalui aksi individu menolak duit yang dibagikan. Karena itu adalah realitas yang sudah umum terjadi, maka penolakan harus dilakukan dengan cara yang sistematis.

"Benahi sistem pemilihan. Politik uang karena sistem pemilihan terbuka yang menimbulkan high cost politics. Problem struktural lah yang harus diselesaikan," kata Eva.

Perkara orang per orang menerima duit politik dari pihak calon tertentu, menurut Eva itu sah-sah saja. Namun bukankah yang memberi maupun yang menerima duit dalam politik uang ini sama-sama bisa kena jerat pidana? "Kalau ketangkap. Kalau nggak ketangkap?" kata Eva menanggapi.

Sebelumnya, Prabowo menganjurkan masyarakat untuk menerimanya saja jika ada kandidat yang membagi-bagikan uang. 

"Karena itu, saya sampaikan dan saya anjurkan kalau rakyat Indonesia dibagi-bagi sembako dan dibagi-bagi uang, terima saja karena itu hak rakyat. Tapi pada saat menentukan pilihan di depan tempat pemilihan, gunakanlah hati nuranimu. Pilih sesuai dengan hati dan pikiranmu sendiri," kata Prabowo dalam video itu.

Terancam Penjara

loading...

Bolehkah warga mengikuti saran Prabowo dan Eva Kusuma Sundari? Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menegaskan bahwa hal itu tidak dibenarkan.

Bila Prabowo berargumen bahwa duit sogokan itu adalah uang bangsa Indonesia yang memang merupakan hak rakyat, maka Bawaslu tak sepakat. Andai saja benar bahwa itu adalah anggaran duit rakyat yang diselewengkan demi kepentingan politik pribadi, maka tetap saja itu adalah sebuah penyelewengan yang tak sesuai peruntukan semestinya.

"Itu sama saja mengambil hak rakyat yang lebih membutuhkan," kata Rahmat.

Dia mengingatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di situ diatur bahwa baik pemberi maupun penerima "uang politik" sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara. Atas dasar inilah anjuran Prabowo menjadi tak bisa dibenarkan.

"Imbauan yang benar adalah: laporkan bila ada yang membagikan!" kata Rahmat.

Pada Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.

Pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Loading...
Loading...