Sabtu, 23 Juni 2018 09:47 WITA

Meredam Perang Medsos di Masa Tenang Pilkada

Editor: Aswad Syam
Meredam Perang Medsos di Masa Tenang Pilkada
Eka Nugraha

Dalam politik, Media sosial (Medsos) tidak hanya sekadar menjadi alat untuk meningkatkan popularitas. Zaman sekarang, media sosial juga bisa menjadi senjata mematikan. Oleh karena itu, perang media sosial sulit dihindari di setiap perhelatan Pilkada.

TIDAK bisa dipungkiri, sekarang media sosial menjadi sebuah wadah berbasis online yang didalamnya sudah seperti "dunia baru". Setiap manusia, harus terjun ke dunia baru itu. Jika tidak, maka manusia bisa tergilas perubahan zaman. 

Bagi banyak orang, media sosial bisa menjadi piranti yang kuat untuk mencapai kekuasaan. Jika dulu banyak yang menggunakan media sosial untuk sekadar sosialisasi demi mengejar elektabilitas, sekarang tidak lagi. Media sosial bahkan sudah menjadi alat kejahatan. Fungsinya juga tidak lagi hanya sekadar menganggu popularitas seseorang, Medsos bahkan bisa menghakimi seseorang. 

Dampaknya juga semakin meluas. Tidak sekadar di dunia maya, Kejahatan itu juga bisa terasa di dunia nyata. Ada banyak contoh tindak kejahatan yang terjadi di media sosial. Mulai dari bully, hoaks, ujaran kebencian (Hate speech) hingga pencemaran nama baik. Kejahatan kecil, tetapi bisa berdampak hebat. 

Di Pilkada serentak, kejahatan di media sosial ini makin terasa. Pendukung, simpatisan, bahkan tim sukses semuanya menggunakan media sosial untuk menyerang. Saling serang, hingga berujung perang. Awalnya di dunia maya, setelah itu, benar-benar perang di dunia nyata. 

Sudah banyak laporan kejahatan yang berawal dari Medsos yang saat ini ditangani kepolisian Sulsel. Jumlahnya kian meningkat selama Pilkada serentak. Hampir di setiap daerah yang menggelar Pilkada, selalu ada laporan kepolisian dari tindak kejahatan di media sosial. 

Sayangnya, tidak semua laporan kejahatan di media sosial bisa ditangani dengan baik oleh kepolisian. Dari 10 laporan, mungkin yang bisa terungkap hanya satu kasus saja. Jika pelaku sudah menggunakan akun palsu, maka polisi akan semakin sulit mengungkapnya. 

Kejahatan di media sosial memang sulit terungkap. Butuh perangkat teknologi yang super canggih untuk membuktikan tindak kejahatan itu. Media sosial seperti facebook, twitter atau instagram adalah sistem terpadu yang dibuat sedemikian rupa untuk melindungi privasi pemiliknya. Bukan hal sepele untuk mengacak-acak pemilik akun di medsos ini. 

Unsur-unsur pidana dari kasus kejahatan di media sosial ini juga cukup rumit diungkap. Jika polisi saja sulit mengungkapnya, bagaimana dengan Panwas?

Momen kampanye, menjadi salah satu momen untuk "serangan" di media sosial. Ironinya, regulasi yang mengatur tentang kampanye di media sosial cukup lemah. Dalam Per KPU No 4 tahun 2017, pasal yang memuat tentang kampanye di media sosial hanya ada di pasal 47. 

Dalam pasal itu, kandidat kepala daerah wajib mendaftarkan paling banyak lima akun resminya ke KPU untuk dipantau. Itu untuk akun resmi, bagaimana dengan akun palsu? pihak penyelenggaran tentu akan sulit mengendalikannya.

Jika kondisinya seperti ini, yakin saja, pada masa tenang, akan bertebaran akun palsu yang berkampanye. Semoga saja, kampanyenya adalah kampanye positif. Jika kampanyenya adalah negatif, tentu akan lebih merepotkan. Akun-akun palsu ini tentu tidak akan takut melanggar PKPU nomor 4 tahun 2017 itu. Mereka akan sulit terlacak. 

Lalu apa solusinya? perlukah pemerintah memblokir facebook dan media sosial lainnya? menurut saya, itu bukanlah solusi. Salah satu solusi jangka panjang yang perlu dilakukan adalah dengan memperketat proses registrasi di media sosial. Perusahaan-perusahaan media sosial harusnya bisa menjamin proses registrasi akun dengan memasukkan data-data yang benar. Hal ini untuk menekan jumlah akun palsu yang beredar. 

Sedangkan untuk jangka pendek ini, menghadapi masa tenang yang sisa menghitung hari, sudah saatnya penyelenggara untuk melakukan sosialisasi kampanye damai.. Peredaran akun palsu dan negatif campaign di media sosial selayaknya dikurangi. Sebisa mungkin penyelenggara mengajak warga untuk menjaga kedamaian di dunia maya dan dunia nyata.

Penulis: EKA NUGRAHA 
(Pemerhati media)