Kamis, 21 Juni 2018 14:31 WITA

Fadli Zon Sebut Pemerintahan Jokowi Gagal karena Hal Ini

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Fadli Zon Sebut Pemerintahan Jokowi Gagal karena Hal Ini
Fadli Zon (Ist).

RAKYATKU.COM - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengaku kemacetan parah saat mudik 2018 menandakan kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatasi masalah mudik.

"Kemacetan parah juga menandakan kegagalan pemerintah memprediksi puncak kemacetan," kata Fadli Zon, Kamis (21/6/2018).

Menurut Fadli Zon, pemerintah gagal memprediksi arus puncak mudik dan arus balik. Ditambah lagi, pemerintah juga dinilai tak tegas memutuskan cuti bersama Lebaran. Karena itu, sejumlah perusahaan swasta terpaksa menggeser libur Lebaran untuk karyawan mereka.

Pemerintah juga dinilainya terlalu menggembar-gemborkan pembangunan jalan tol. Ternyata, jalan tol bukan solusi kemacetan mudik. 

"Klaim keberhasilan terlalu dini yang digembar-gemborkan di media ternyata tak sesuai realita. Ini menunjukkan pembangunan sejumlah ruas tol baru yang selalu dibanggakan pemerintah bukan solusi akhir. Pembangunan infrastruktur jalan bagus-bagus saja, tapi belum tentu dapat atasi kemacetan," bebernya.

Pada mudik kali ini, ada penerapan sistem contraflow untuk mengatasi kemacetan. Menurut Fadli, itu adalah penerapan contraflow terpanjang di dunia. Sistem itu merugikan masyarakat pengguna jalan tol yang berlawanan arah.

"Rekayasa lalu lintas berupa contraflow juga tak maksimal mencegah atau sekadar mengurai kemacetan. Padahal contraflow yang diberlakukan sudah sangat panjang. Bahkan bisa jadi penerapan contraflow kali ini terpanjang dalam sejarah Indonesia. Contraflow juga mengganggu masyarakat pengguna tol reguler yang tak tahu kebijakan ini," ujar Fadli dilansir laman Detikcom.

Masyarakat yang terganggu oleh contraflow tentu dirugikan karena sudah membayar tarif jalan bebas hambatan tapi tak mendapatkan kebebasan dari hambatan. Sedangkan pengelola jalan tol mendapat keuntungan dari volume kendaraan yang tinggi. 

Fadli lantas merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2017. Di situ dijelaskan adanya pengabaian terhadap penyesuaian standar pelayanan minimal (SPM) seiring dengan kenaikan tarif jalan tol. Temuan BPK itu perlu ditindaklanjuti oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Bila temuan itu ditindaklanjuti, kemacetan mudik 2018 tak akan terjadi.

Fadli pun menyarankan pemerintah perlu memikirkan konsep yang lebih matang dalam mengelola mudik Lebaran. BPJT dan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) perlu meningkatkan SPM jalan tol. 

"Jangan sampai masyarakat pengguna jalan tol kembali dirugikan, membayar tarif yang makin mahal untuk pelayanan yang makin buruk," tukasnya.